JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, virus flu burung H5N1 Clade 2.3.2 sudah berjangkit di 12 provinsi dan telah menyebabkan lebih dari 420 ribu itik mati.
"Total kerugian ditaksir mencapai Rp115 miliar," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini, Selasa (15/1).
Fadli mengatakan pemerintah harus segera menetapkan status khusus wabah ini sebagai wabah nasional. Selain menimbulkan kerugian bagi petani itik, virus ini berpotensi menular ke manusia. "Seperti yang pernah dilaporkan terjadi di RRC, Hongkong, dan Bangladesh," paparnya.
Di sisi lain, lanjut Fadli, hal ini harus menjadi koreksi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Peternakan melakukan security control dan peredaran unggas. "Bisa jadi, dinas peternakan kurang kontrol unggas masuk. Semua unggas yang masuk dari luar negeri mestinya dicek dan di awasi ketat," katanya.
Menurut Fadli, jika ini sudah dilakukan namun virus masih bisa masuk, tak menutup kemungkinan ada perdagangan unggas ilegal dari luar negeri. "Pemerintah harus lebih cepat antisipasi penyebaran virus ini," ujarnya.
Sebab, kata dia, yang rugi adalah masyarakat umum khususnya petani itik yang menggantungkan hidup mereka dari sana.
"Kita juga seharusnya mengembangkan vaksin strain khusus yang sesuai dengan seed virus lokal. Indonesia harus menjadi pusat penanggulangan virus flu burung berbasis tropis," terangnya.
Lebih jauh Fadli mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan dukungan anggaran kompensasi bagi para petani itik. (boy/jpnn)
"Total kerugian ditaksir mencapai Rp115 miliar," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini, Selasa (15/1).
Fadli mengatakan pemerintah harus segera menetapkan status khusus wabah ini sebagai wabah nasional. Selain menimbulkan kerugian bagi petani itik, virus ini berpotensi menular ke manusia. "Seperti yang pernah dilaporkan terjadi di RRC, Hongkong, dan Bangladesh," paparnya.
Di sisi lain, lanjut Fadli, hal ini harus menjadi koreksi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Peternakan melakukan security control dan peredaran unggas. "Bisa jadi, dinas peternakan kurang kontrol unggas masuk. Semua unggas yang masuk dari luar negeri mestinya dicek dan di awasi ketat," katanya.
Menurut Fadli, jika ini sudah dilakukan namun virus masih bisa masuk, tak menutup kemungkinan ada perdagangan unggas ilegal dari luar negeri. "Pemerintah harus lebih cepat antisipasi penyebaran virus ini," ujarnya.
Sebab, kata dia, yang rugi adalah masyarakat umum khususnya petani itik yang menggantungkan hidup mereka dari sana.
"Kita juga seharusnya mengembangkan vaksin strain khusus yang sesuai dengan seed virus lokal. Indonesia harus menjadi pusat penanggulangan virus flu burung berbasis tropis," terangnya.
Lebih jauh Fadli mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan dukungan anggaran kompensasi bagi para petani itik. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kriminalisasi Eksesif Kada Harus Dicegah
Redaktur : Tim Redaksi