jpnn.com - EMPAT puluh delapan tahun sudah warga suku Amungme, Mimika, Papua, seperti menjadi korban di tanahya sendiri. Selama ini, mereka tak pernah mendapatkan ganti rugi hak ulayat atau tanah adat mereka yang dikeruk PT Freeport Indonesia.
Siang tadi, Senin (29/6), sejumlah perwakilan warga Amungme mendatangi kantor Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya, di Jakarta Pusat. Perwakilan suku mengadu pada Lenis karena mereka malah menjadi korban selama Freeport melakukan usaha pertambangan.
BACA JUGA: Bupati Mimika Tuntut Freeport Bayar Rp 481 Triliun, Untuk Apa Ya?
"Sudah 48 tahun Freeport Indonesia tidak memberikan hak ulayat masyarakat adat. Sudah bertahun diperjuangkan, namun merela selalu kalah," ujar Lenis.
Menurut Lenis, pihaknya sudah memfasilitasi pertemuan antara warga suku Amungme dan PT. Freeport Indonesia untuk membahas ganti rugi hak ulayat tersebut. Namun, di pertemuan itu belum dicapai kesepakatan jumlah yang harus dibayarkan Freeport pada warga suku.
BACA JUGA: Ini Sinyal Tegas dari Pak Buwas: Sikat Polisi Pembuat Kotor Institusi
Selain itu, kata Lenis, harus ada tim khusus ke wilayah tersebut untuk mengumpulkan setiap keluhan warga sebelum mencapai kesepakatan final ganti rugi dengan Freeport.
"Kami belum bahas mendalam masalah bayar atau tidaknya, pelayanan PT Freeport berapa persen karena Freeport belum menyiapkan itu. Maka kami kasih PR pada PT Freeport. Sambil kami turun ke lapangan bahas dengan warga," tegas Lenis.
BACA JUGA: Siap-Siap, Mudik Nanti Bakal Lebih Banyak Pengguna Mobil Pribadi
Pria bertubuh gemuk itu mengungkapkan perihal pembahasan ganti rugi Freeport dengan warga Amungme telah ia laporkan pada Presiden Joko Widodo. Jokowi (sapaan Joko Widodo) menyetujui masalah itu harus segera dibahas dan dituntaskan. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Desak Jokowi Boikot Pemerintah Myanmar
Redaktur : Tim Redaksi