jpnn.com, JAMBI - Pemprov Jambi, Pemkot Jambi, Bungo, Tanjungjabung Barat, Batanghari, Muaro Jambi, tidak ikut membuka pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2.
Bahkan Pemprov Jambi membuat surat kepada Kemenpan-RB tidak akan membuka seleksi PPPK dengan alasan tidak adanya anggaran daerah untuk kegiatan tersebut.
BACA JUGA: Saran BKN untuk Calon Pendaftar PPPK dari Honorer K2
Semula Pemprov Jambi akan mengusulkan 108 kuota sesuai jatah dari Kemenpan RB untuk Provinsi Jambi. 108 kuota itu diambil dari tenaga honorer K2 yang kini masih mengajar di SMA dan SMK, yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota.
Husairi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi mengatakan, keputusan ini sudah bulat.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK, Honorer K2 Keluhkan Sulitnya Buka sscasn.bkn.go.id
BACA JUGA: Saran BKN untuk Calon Pendaftar PPPK dari Honorer K2
BACA JUGA: Aturan di UU ASN, Gaji PPPK di Daerah Memang Harus Ditanggung APBD
SPTJM. Foto: Istimewa for JPNN.com
“Kita sudah buat surat ke Kemenpan-RB bahwa Pemprov Jambi tidak mengikuti seleksi PPPK dengan alasan kita tidak ada anggaran untuk pelaksanaan seleksi dan gaji PPPK,” ujarnya.
Dia mengaku sempat menanyakan kepada kementerian terkait anggaran yang harus ditanggung pusat, namun, kementerian tidak menjawab.
“Alasannya bukan domain mereka karena itu merupakan kewenangan pejabat tertinggi,” sampainya.
Apalagi APBD sudah berjalan. Kalau pun ada daerah yang mampu, setelah APBD Perubahan. “Sedangkan penerimaan ditetapkan sekarang, APBD Perubahan palingan Agustus,” tegasnya.
BACA JUGA: Aturan di UU ASN, Gaji PPPK di Daerah Memang Harus Ditanggung APBD
Untuk rapat bersama BKN Regional VII di Palembang, kata Husairi, tidak ada pembahasan lebih lanjut yang akan dibawa ke Jambi.
“Tidak ada daerah yang bisa mengadakan tes itu, mereka keberatan semua, artinya, tidak ada tindak lanjutnya di daerah,” ujarnya. (aba/hfz/ptm/rza/era/hdi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Alasan Tidak Ikut Membuka Pendaftaran PPPK
Redaktur & Reporter : Soetomo