jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah serius mempersiapkan pemindahan ibu kota negara. Buktinya, Kementerian PPN/Bappenas telah mengajukan tambahan anggaran Rp 7 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.
Tambahan anggaran itu untuk mengkaji lebih komprehensif rencana pemindahan pusat pemerintahan tersebut.
BACA JUGA: Simak nih soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kawasan Sejuk
Namun, rencana pemerintah tersebut tampaknya menemui kendala. Anggota dewan tidak sepakat dengan pengajuan anggaran tambahan tersebut.
Kemarin (24/7), dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, diputuskan untuk menunda alokasi anggaran untuk visibility study pemindahan ibukota tersebut.
BACA JUGA: Rp 32, 28 Miliar untuk Tiga Instansi
"Anggaran Kementrian PPN yang semula Rp 1.360,8 miliar, mengalami perubahan Rp1,8 miliar yang terdiri dari efisiensi. Sehingga anggarannya menjadi Rp1.358,9 miliar," jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR Supriyatno, di Gedung DPR, kemarin.
Dalam rapat kerja tersebut, beberapa anggota Komisi XI memang menyatakan keberatannya terhadap tambahan anggaran Rp 7 miliar tersebut.
BACA JUGA: Setahun Jelajahi Lokalisasi, Amang Punya Pelanggan Cantik-Cantik
Refrizal, anggota fraksi PKS, menuturkan, kajian pemindahan ibu kota yang belum jelas tersebut, justru membuang waktu dan energi pemerintah.
Begitu juga dengan anggota fraksi PPP Elviana yang menilai pemindahan ibu kota ke luar Jawa justru memakan anggaran yang sangat besar.
"Perihal pemindahan ibukota, darimana anggarannya? Di Malaysia itu pindahnya hanya ke Putrajaya, tidak sejauh di Indonesia," jelas Elviana.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Hafisz Tohir menuturkan, alokasi kajian pemindahan ibukota tersebut sebaiknya dianggarkan tahun depan. Penundaan tersebut dilakukan karena pemindahan ibu kota dinilai tidak mendesak.
Pihaknya meminta supaya pemerintah lebih fokus dalam masalah-masalah yang tingkat urgensinya lebih tinggi seperti masalah pengentasan kemiskinan.
"Kita kan tahu hari ini rakyat tidak berhasil mendapat beras miskin. Kenapa? ini kan harus kita selesaikan. Angka kemiskinan kita juga naik. Kalau kita bicara pemindahan ibu kota, malu kita. Apa urgensinya,"jelasnya.
Hafisz melanjutkan, soal pemindahan ibukota sebaiknya dikaji dahulu sebelum mengajukan anggaran. Dia pun menyarankan, dana kajian sebaiknya dibebankan pada pihak swasta.
"Kalau memang mau pemerintah buat kajian ya suruh aja swasta. Saya inget kok konsorsiumnya Pak Tommy Winata survei jembatan Jawa-Sumatera pakai anggaran sendiri Rp300 miliar. Tidak ada keluar uang pemerinah sedikit pun. Bisa. Artinya, kalau nanti jadi dibangun ya baru pemerintah turun tangan. Artinya ada yang mengerjakan dulu. Karena kita lihat urgensinya,"imbuhnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan pihaknya akan terus melakukan kajian, sekalipun pengajuan dananya ditolak.
Dia menguraikan, yang menjalankan kajian tidak hanya dari kementriannya sendiri, namun juga dari Kementrian ATR dan Kementerian PUPR.
"Intinya kami akan tetap lalakukan kajian tersebut karena kami tidak sendiri, kami kerjasama dengan kementerian-kementerian lain. Sehingga mungkin bisa dimanfaatkan resources di kementerian lain plus di Bappenas sendiri sudah ada kajian sejak awal di 2017 mengenai kota baru," tuturnya.
Sementara itu, menteri PU Basuki Hadimuljono menuturkan, saat ini pihaknya belum merancang apapun yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota.
Sebab, belum bisa dipastikan apakah ibu kota akan benar-benar dipindah atau tidak. ’’Kalau memang oke, diputuskan (tahun ini), 2018 baru saya desain,’’ terangnya di kompleks Istana Keprtesidenan kemarin.
Bila belum ada kepastian, maka pihaknya tidak memiliki dasar untuk merancang ibu kota baru tersebut.
’’Misalnya saja, tanggal 16 (Agustus) ini dipidatokan, kemudian ada masukan-masukan dan diizinkan oleh DPR, baru kami rancang,’’ lanjut mantan Dirjen tata Ruang Kementerian PU itu.
Kementerian PUPR nantinya akan menjadi aktor utama bila pemindahan ibu kota jadi dilaksanakan. Selain membangun berbagai infrastruktur, Kementerian PUPR juga harus merancang tata ruang ibu kota baru tersebut agar bisa bertahan dalam jangka panjang. Mengingat pembangunannya juga multiyears, maka kementerian tersebut juga membuat rencana pembangunan tahunan.
Hingga saat ini, Palangka Raya memang masih menjadi kandidat paling populer untuk dijadikan ibu kota baru Indonesia. Wacana Palangka Raya sudah muncul sejak era Presiden Soekarno.
Sebab, kota tersebut dianggap paling aman, termasuk dari potensi bencana. Meskipun demikian, belakangan muncul wacana membuat kota mandiri di dekat Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan baru. (ken/byu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Korupsi Rp 1,9 Miliar, Dosen Ditahan 20 Hari
Redaktur & Reporter : Soetomo