jpnn.com, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sedianya disahkan sebelum HUT ke-77 RI pada 17 Agustus nanti.
"Disahkan sebelum 17 Agustus 2022 sebagai hadiah HUT Proklamasi," kata mantan Ketua MK itu dalam keterangan persnya, Sabtu (30/7).
BACA JUGA: Pria Ini Blak-blakan soal Pembicaraan dengan Ferdy Sambo di Kantor Propam Polri
Mahfud beralasan pembahasan RKUHP sudah dibahas 59 tahun, sehingga pemerintah hendak menyiapkan pengesahan rancangan aturan itu sebelum HUT Kemerdekaan RI.
"RKUHP ini sudah 59 tahun disiapkan dan dibahas, padahal ini termasuk arah politik hukum nasional yang ditunjuk oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945," ujar mantan Menhan RI itu.
BACA JUGA: DPR Dorong Kemenkumham Lebih Masif Sosialiasikan 14 Pasal Krusial RKUHP
Mahfud mengatakan bahwa sepanjang sejarah yang lebih dari 50-an tahun, RKHUP tak henti diperdebatkan dan selalu ditunda.
Begitu pula saat ini kembali terjadi penundaan lantaran masih terjadi perdebatan.
BACA JUGA: Pernyataan Mahfud MD soal Hasil Autopsi Ulang Brigadir J Tegas Sekali
"Kali ini pun sudah ditunda setelah kemarin ditunda pada tahun 2019," ujar pria kelahiran Jawa Timur itu.
Namun, Mahfud menganggap penundaan ialah hal wajar agar semua aspirasi bisa masuk di dalam RKUHP, termasuk harapan insan pers.
"Kami akan usahakan untuk membuka ruang lagi kepada Dewan Pers menyampaikan pandangan dan usulnya. Senin pekan depan pemerintah akan membicarakan dahulu," ujar Mahfud. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan