Mendeteksi dini penularan serta pelacakan kontak setelah seseorang dinyatakan positif tertular virus corona menjadi bagian penting dalam menangani pandemi COVID-19. Apakah hal tersebut sudah dilakukan dengan benar di Indonesia?

Kamis pekan lalu (06/08), Yohanes Ari, warga Jabodetabek, berinisiatif melakukan tes PCR mandiri COVID-19 di sebuah rumah sakit swasta di Bekasi, Jawa Barat.

BACA JUGA: Puji Jerinx SID, Tamara Bleszynski: Bahaya Banget Dia

Sebenarnya tidak ada gejala yang dirasakan Ari, demikian ia biasa dipanggil, tetapi kantor tempatnya bekerja memilih waspada menyusul maraknya klaster perkantoran di Jabodetabek.

Tiga hari menunggu, hasil tes Ari dikirim melalui email, Sabtu kemarin (08/08) atas permintaannya sendiri.

BACA JUGA: Liga Champions: Ini 2 Pemain Atletico Madrid yang Terpapar COVID-19

"Kalau mau hasilnya keluar lebih cepat dari tiga hari sebenarnya bisa, tapi bayarnya lebih mahal. Polanya sama di semua rumah sakit begitu," kata Yohanes Ari kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.

"Untuk bisa menerima via email, saya harus membuat pernyataan pelepasan informasi. Jadi petugas rumah sakit diperbolehkan membuka amplop hasil tes untuk discan dan dikirim. Hasilnya positif."

BACA JUGA: Kelar Digarap Polda Metro Jaya, Anji Mengaku Tak Percaya Media

  'Bingung' karena tak ada arahan

Setelah menerima hasil tesnya melalui email, Ari mengaku bingung karena tidak ada instruksi lebih lanjut dari rumah sakit setelah hasil tesnya positif.

Ia sempat menduga akan dihubungi oleh pihak rumah sakit yang akan menjelaskan apa yang harus ia lakukan sebagai pasien positif corona,.

"Ternyata enggak ada apa-apa. Jadi saya nggak dikasih arahan, nggak dihubungi, bahkan sekedar diberikan informasi apa yang harus dilakukan pun tidak. Saya dibiarkan begitu saja," kata Ari.

"Artinya kalau saya mau mengabaikan hasil itu, sebenarnya enggak ada juga yang tahu dan saya bisa saja berkeliaran," tambah karyawan yang berkantor di pinggiran Jakarta Timur ini.

Tapi Ari memilih untuk melapor dan berkoordinasi dengan kantornya, kemudian menjalankan isolasi mandiri di tempat kostnya sampai 14 hari ke depan. Baca juga artikel terkait: New normal di Indonesia: Kasus penularan naik, tes corona jadi ladang bisnis Angka kematian di Indonesia sudah lebih dari 10 ribu jika dihitung berdasarkan pedoman WHO Pemerintah Indonesia dianggap menggunakan pendekatan militeristik dalam menangani virus corona Alasan tingginya kematian tenaga kesehatan di Indonesia di tengah pandemi virus corona

Selain tidak adanya arahan dari pihak rumah sakit, Ari juga mengaku tidak ada mekanisme pelacakan yang dijalaninya.

"Saya tidak bisa mengetahui terinfeksi di mana dan kapan. Pihak rumah sakit tidak bertanya juga soal riwayat perjalanan saya dan dengan siapa saja saya melakukan kontak erat," kata Ari.

Ari akhirnya berinisiatif untuk menghubungi sendiri orang-orang yang pernah bertinteraksi atau yang bertemu langsung dengannya selama dua minggu terakhir.

"Jadi ya inisiatif pribadi saja, saya hubungi mereka satu-satu untuk memberitahu hasil tes saya supaya mereka waspada dan kalau memungkinkan bisa tes juga," tutur Ari Photo: Ilustrasi (Supplied: istock photo)

  Angka tes harus diikuti rasio lacak isolasi

Apa yang dialami Yohanes Ari, berbeda dari yang disampaikan oleh wakil ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center, dr Corona Rintawan dalam seminar yang digelar Kawal COVID-19 pekan lalu.

Menurut dr Corona, pada saat kasus terdiagnosa, secara prosedur akan ditanyakan orang tersebut bertemu siapa, pergi ke mana saja, dan apakah kontak dengan orang yang positif corona.

"Tapi cukup banyak yang bilang tidak ingat, sehingga tracing sulit dilakukan," jelasnya.

"Ada juga yang mengatakan tidak ke mana-mana. Tapi orang serumahnya, seperti anak atau cucu, berpergian dan bisa jadi membawa virusnya ke rumah. Ini perlu jadi perhatian, bahwa orang-orang tanpa gejala bisa menulari mereka yang di rumah saja," kata dr Corona. Photo: Koordinator data Kawal COVID-19, Ronald Bessie, menggarisbawahi pentingnya tracing atau pelacakan dalam penanganan pandemi corona. (Supplied: Ronald Bessie)

Menurut koordinator data Kawal COVID-19, Ronald Bessie, pengalaman yang berbeda ini bisa saja terjadi terutama antara rumah sakit atau laboratorium swasta dan rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah.

"Problemnya, terutama di Jabodetabek, adalah laboratorium swasta selama ini tidak menjadi bagian dari chain of command dari Dinas Kesehatan atau Kemenkes," ujar Ronald kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.

"Jadi banyak rumah sakit swasta yang sudah bisa melakukan tes sendiri belum tentu lapor, sehingga penanganan tracing ini bisa jadi berbeda antara yang [kasus] yang ditemukan oleh [instansi] pemerintah dan oleh pihak swasta."

Padahal, rumah sakit swasta yang memberi pelayanan PCR mandiri, dengan hasil positif, wajib melaporkan ke Dinas Kesehatan tempat tinggal pasien untuk selanjutnya Penyelidikan Epidemiologis.

Dengan demikian, Ronald menambahkan, langkah-langkah 'tracing' yang dilakukan oleh rumah sakit swasta, tidak terlalu bisa dikontrol oleh pemerintah dan belum tentu menjadi kebijakan provinsi. 'Demi kepentingan bersama'
Warga Indonesia di Melbourne menjalani kehidupan di tengah pembatasan aktivitas yang lebih ketat.

  Mengapa perlu adanya pelacakan yang benar?

Sebagai upaya mengendalikan pandemi COVID-19 dan menekan angka kematian di Indonesia, harus dilacak setidaknya 30 kontak erat per kasus positif, menurut Ronald.

"Mengapa angkanya 30? Bukan 15 atau 60, misalnya? Ini sesuai dengan korelasi yang kami lihat dengan angka kematian di negara-negara yang sudah lebih dulu berhasil," jelasnya.

"Sesuai data kabupaten kota yang dimikili Kawal COVID-19, kami juga menemukan bahwa daerah dengan rasio lacak-isolasi (RLI) lebih dari 30, tingkat kematiannya rendah meskipun kasusnya mungkin banyak."

Jadi, menaikkan RLI akan memperlambat angka kematian dan sebaliknya, jika tidak menaikkan RLI, kematian akan bertambah banyak.

Di Indonesia, menurut peta rasio-lacak isolasi Kawal COVID-19, provinsi yang sudah memenuhi kriteria ini adalah Kalimantan Barat, Kepulauan Riau dan Riau.  Photo: Seorang tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri lengkap saat jam pertukaran shift di rumah sakit rujukan COVID-19 RSUD Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (13/07/2020).
(Supplied: ANTARA FOTO/Fauzan)

Sementara daerah-daerah yang memiliki rasio lacak-isolasi rendah menjadi penyumbang besar kasus-kasus COVID-19 di Indonesia, seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan.

"Jadi, kami menegaskan, kalau memang belum memiliki kemampuan testing, setidaknya lacak dan karantinalah 30 orang untuk setiap kasus positif. Ini adalah angka yang bisa menjadi matriks sampai ke puskemas," tutur Ronald.

Untuk itu, menurut Ronald, perlu ada pemahaman bersama dan penyesuaian kebijakan, terutama soal kompensasi, bagi mereka yang harus diisolasi dalam penerapan pelacakan sesuai RLI.

Sampai tanggal 9 Agustus 2020, total kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 126.299, dengan jumlah kematian pasien terkonfirmasi positif COVID-19 tercatat sebanyak 6.254 orang.

Sementara jumlah spesimen rata-rata mingguan dan orang yang dites dalam tujuh hari terakhir masing-masing adalah 22.314 dan 11.669. Photo: Sejumlah perawat beristirahat dengan mengenakan alat pelindung diri di Instalasi Gawat Darurat khusus penanganan COVID-19 di RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (05/06/2020).
(Supplied: ANTARA FOTO/FB Anggoro.)

  Angka kematian tenaga kesehatan terus naik

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 'situation report' Indonesia pekan lalu mencatat, setidaknya 70 dokter dan 50 perawat telah meninggal akibat COVID-19 di Indonesia dan ratusan lainnya tertular penyakit tersebut saat memerangi pandemi.

Sementara Perhimpunan Perawat Nasional (PPNI) mengatakan setidaknya 300 dari 1,3 juta perawat sudah tertular virus corona, namun memperingatkan angka sebenarnya bisa saja lebih tinggi.

Peringatan PPNI ini bukannya tanpa alasan. Di Sumatera Utara saja, Senin kemarin (10/08), Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara, Whiko Irwan, mengumumkan sebanyak 348 orang tenaga medis terpapar COVID-19). 

40 orang diantaranya merupakan dokter spesialis, 13 orang dokter peserta pendidikan dokter spesialis (PPDS) dan 29 orang dokter umum.

"Selain itu, ada 207 orang perawat, 29 orang bidan dan 30 orang analis laboratorium," kata Whiko.

Untuk mengatasi kasus tenaga medis yang terpapar COVID-19, Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo meminta kepala daerah agar menyusun standar operasional prosedur (SOP) bagi tenaga medis.

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi Sebut Ancaman Covid-19 Belum Usai sampai Rakyat Divaksin