jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyatakan, Setya Novanto yang kini menyandang status tersangka korupsi sebaiknya mundur dari posisi ketua DPR dan ketua umum Golkar. Tujuannya agar politikus yang beken disapa dengan panggilan Setnov itu bisa fokus menghadapi proses hukum kasus e-KTP.
"Walaupun itu hak pribadi beliau, sebagai negarawan sejatinya SN (Setya Novanto, red) legawa mundur dari ketua DPR RI dan ketum Golkar," kata Emrus kepada JPNN, Minggu (12/11).
BACA JUGA: Ridwan Kamil Pastikan Tak Gabung Partai
Selain itu, kata Emrus, Golkar sebaiknya juga segera menentukan posisi Novanto melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Menurutnya, sebaiknya Golkar melengserkan politikus yang pernah terseret kasus Papa Minta Saham itu dari kursi ketua umum.
"Saya kira demikian (harus munaslub)," tegas Emrus.
BACA JUGA: Sudah Kuat Berpanas-panasan, Setnov Minta Didoakan
Lantas, siapa nama potensial yang layak mengganti Novanto? Direktur Eksekutif EmrusCorner itu mengatakan, setidaknya ada empat nama yang disebut-sebut layak menjadi ketua umum Golkar menggantikan Novanto.
Keempat nama itu adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, tokoh senior PG Indra Bambang Utoyo dan Bambang Sadono.
BACA JUGA: Setnov Tersangka Lagi, Idrus Tetap Yakini Golkar Masih Solid
Sedangkan Novanto, kata Emrus menambahkan, sebaiknya fokus menghadapi proses hukum karena dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Semoga SN selalu dalam keadaan sehat," imbuh Emrus.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tangani Pengaduan Pengacara Setnov, Ini Pesan untuk Polri
Redaktur & Reporter : Boy