jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Hanura, Sarifuddin Sudding menilai pelaksanaan hukuman mati masih diperlukan untuk kejahatan yang bersifat extraordinary.
Di samping ada upaya efek jera menurut Sudding, eksekusi hukuman mati juga menyangkut masalah kedaulatan hukum Indonesia.
BACA JUGA: Anak Buah SBY Waswas Hukuman Mati Hanya demi Popularitas
"Saya kira eksekusi hukuman mati ini masih tetap harus diberlakukan untuk kasus-kasus gembong narkoba dan teroris‬," kata Sudding, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (25/7).
Menyikapi masih ramainya perdebatan, apakah hukuman mati jadi hukuman pokok atau alternatif, anggota Komisi III ini menyatakan tetap pada aturan hukum sebelumnya. "Hampir semua kawan-kawan di DPR menyatakan masih tetap pada aturan hukum sebelumnya, yakni hukuman mati masih jadi pidana pokok," ungkapnya.
BACA JUGA: Boy Rafli: Regu Tembak Polri Sudah Siap
"‪Ini juga menyangkut kedaulatan hukum Indonesia. Artinya, kalau pengadilan sudah menjatuhkan putusan harus dilaksanakan karena menyangkut eksistensi lembaga peradilan Indonesia agar pihak-pihak yang sudah dijatuhi hukuman mati segera dieksekusi," imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: 988 Jiwa jadi Korban Banjir Bandang di Pandeglang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Larang Menteri Keluar Kota Pekan Ini, Ada Apa Nih Pak?
Redaktur : Tim Redaksi