jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meragukan kesiapan lahan pertanian seluas 30.000 hektare di kawasan mega proyek Food Estate Kalimantan Tengah (Kalteng), bisa ditanami tahun ini karena waktu hanya tersisa empat bulan lagi.
Sudin juga menegaskan bahwa lahan tersebut belum memiliki saluran irigasi yang layak pakai. Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), irigasi di lahan tersebut baru akan diperbaiki. Sudin juga sudah meninjau lokasi itu pada awal 2020 lalu.
BACA JUGA: Puan Maharani Tegaskan Dukungan DPR untuk Penguatan Kemaritiman
Hal ini disampaikan Sudin menanggapi paparan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat rapat kerja di Komisi IV DPR Senayan, Jakarta, Senin (14/9).
Saat itu, SYL menyampaikan bahwa Kementan berupaya menyelesaikan lahan seluas 30.000 hektare hingga akhir tahun ini. Intensifikasi lahan pertanian tersebut diharapkan dapat menyumbang produksi pangan Indonesia pada tahun 2020.
BACA JUGA: DPR Dorong PLN Menjadi Perusahaan yang Tangguh di Tengah Pandemi
“Pak, saya pernah menengok ke sana. 30.000 hektare itu masih rusak berat setahun yang lalu. Januari atau Februari saya sudah meninjau ke sana. Rusak berat, masih dalam perbaikan," ucap Sudin.
"Makanya tadi saya tanyakan apakah bisa ditanam 30.000 hektare? Pakai apa tanamnya? 30.000 hektare itu banyak lho. Kalau melibatkan tenaga kerja, itu mungkin puluhan ribu (orang). Apakah ada tenaga kerja di sana? Sedangkan tenaga kerja di sana itu kan sangat kekurangan," tegas Sudin.
BACA JUGA: Untuk Calon Kapolri, Simak Nih Usulan Ketua Komisi III DPR Herman Herry Â
Politikus PDI Perjuangan ini meminta Kementan jangan memasang target yang muluk-muluk sehingga bisa dicapai. Kalau pada akhirnya ada yang tidak terealisasi, itu pun tidak terlalu jauh dari target.
“Ini yang jadi pertanyaan saya. Jangan target setinggi langit, pencapaian sekaki bukit. Saya tidak mau target terlalu tinggi tiba-tiba tidak tercapai. Yang namanya tidak bagus siapa? Ya Menteri. Nanti rakyat tinggal menghujat, DPR-nya bodoh, mau saja dibohongi," kritik Sudin.
Menjawab pertanyaan tersebut, Mentan SYL mengatakan bahwa lahan tersebut bisa mulai ditanami karena saluran irigasi primer, tersier dan sekundernya telah tersedia. Tinggal manajemen in-out-nya saja yang perlu diatur di lahan 30.000 hektare itu.
Terkait dengan SDM yang akan terlibat pada pengerjaan lahan intensifikasi tersebut, SYL menjelaskan saat ini sudah ada tenaga kerja yang berasal dari petani transmigran dari Pulau Jawa, dan juga 300 orang Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI AD.
"Dan kami sediakan alat berat di sana, termasuk traktor yang sudah tersedia lebih dari 150 unit," tandas SYL.(jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam