jpnn.com, JAKARTA - Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said sepakat dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum.
"Saya sangat sepakat dengan pandangan itu. Korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum, karena para pembuat hukum bisa merekayasa produk hukum," ujar Sudirman, Kamis (27/1).
BACA JUGA: KPK Tetapkan Tersangka pada Kasus Korupsi DID Tabanan, Siapa?
Selain itu, ditambahkannya, para penegak hukum dan pengacara juga bisa bermain-main dengan aspek legal formal untuk melakukan tindak korupsi.
Apa alasannya? Alasan memperkaya diri, dianggapnya kurang pas. Sebab, banyak pelaku korupsi yang sudah kaya raya.
BACA JUGA: Kasus Korupsi di PT Garuda Indonesia Naik Penyidikan, Jaksa Agung: Kami Akan Tuntaskan
"Apakah budaya? Yang lebih tepat mungkin penyakit, sejenis penyimpangan perilaku. Tidak enak kalau tidak mencuri atau korupsi," bebernya.
Karena ini menyangkut soal perilaku, maka Sudirman berpandangan, untuk membereskan korupsi tak cukup dengan penegakan hukum dan sistem.
BACA JUGA: Kejati Menggeledah Kantor Anak Buah Anies Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan
Hukum dan sistem bisa dijebol, oleh perilaku buruk. Sebaliknya ketidaksempurnaan hukum dan sistem bisa dijaga oleh perilaku baik.
"Keteladanan para pemimpin puncak di setiap instansi jauh lebih efektif daripada soal hukum atau sistem," ucap Sudirman.
Dia melanjutkan, sejarah penanggulangan korupsi memberi pelajaran pada kita, bahwa peran kepemimpinan sangat menentukan.
Instansi yang pemimpinnya tidak mentolerir tindak korupsi, mudah sekali menjadikannya sebagai instansi yang bersih, meskipun aturan di sana sini ada yang kurang sempurna.
Sebaliknya, pada institusi yang pemimpinnya kendor, terlalu kompromistis pada perilaku korupsi, praktik manipulasi, nepotisme dan kolusi ditemukan di mana-mana, meskipun aturan formalnya sangat canggih.
Bahkan dalam iklim yang pemimpinnya memberi angin pada praktik korupsi, sistem digital yang katanya mampu mengontrol pun, dapat dimanipulasi.
"Indonesia membutuhkan banyak pemimpin yang memiliki komitmen kuat pada praktik pemerintahan bersih. Itu yang akan menjadi jawaban," terang mantan menteri ESDM ini.
Pada kesempatan itu, Sudirman juga mengapresiasi ditekennya perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mempersempit ruang gerak koruptor.
Di tengah suasana skeptis atas kesungguhan pemerintah menanggulangi korupsi, kata dia, kabar ini tentu memberi harapan.
"Kita berharap tindakan nyata di lapangan, komitmen para penegak hukum semakin nyata dan tidak lagi berlindung dari ketiadaan instrumen hukum untuk mengejar pelaku korupsi ke negeri jiran ini," harapnya.
Penandatanganan perjanjian ekstradisi ini juga menyebut, meskipun banyak pakar yang mengatakan bahwa substansinya tidak ada yang baru, tetapi secara simbolik dapat menjadi pesan adanya niat untuk terus maju dalam memberantas korupsi.
"Pertemuan politik tingkat tinggi begitu memang lebih banyak makna simboliknya. Kenyataan di lapangan, sangat tergantung dari sikap para pelaksana, tindak tanduk para penegak hukum akan sangat menentukan apakah kesepakatan politik itu akan bermakna atau tidak," ingat Sudirman.
Sebetulnya, selama ini banyak penangkapan buron di negara-negara yang kita tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Kuncinya, niat, kemauan, dan inisiatif penegak hukum.
"Namun demikian, tetap ada manfaatnya bila formalitas dan perangkat hukumnya kuat. Dengan demikian penegak hukum tidak bisa menghindar dari tuntutan publik," tuturnya.
Sebagai negara maju, Singapura pun dinilai Sudirman tidak ingin disorot sebagai tempat berlindungnya koruptor atau tempat menyembunyikan harta hasil korupsi.
"Kita berbaik sangka, bahwa kemajuan dalam soal perjanjian ekstradisi ini merupakan statement dari negara sahabat yang memandang Indonesia sebagai negara yang makin penting bagi hubungan keduanya," ucap Sudirman.
"Dan rasanya sangat masuk akal, dua negara tetangga hidup berdampingan saling mendukung termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Tidak ada negara yang nyaman bertetangga dengan negara korup," tandasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil