jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pemerintah perlu membentuk satuan tugas (satgas) untuk memantau kondisi para pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
"Kami tidak bisa menyalahkan satu lembaga. Memang perlu koordinasi supaya masalah pekerja-pekerja yang ditahan ini bisa dideteksi dan diawasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
BACA JUGA: Lepas 376 Pekerja Migran Berangkat ke Korsel, Wamenaker Sampaikan 3 Pesan Penting
Langkah itu, menurut dia, sangat penting agar keselamatan para PMI di luar negeri bisa terpantau dan terjamin, khususnya yang ada di tahanan.
Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) yang mengungkapkan bahwa 149 PMI meninggal dan beberapa lainnya mengalami penganiayaan di Pusat Tahanan Imigrasi (DTI), Sabah, Malaysia.
BACA JUGA: Sufmi Dasco Sambut Hangat Dubes dan Ulama Rusia
Dasco menilai perlu kerja sama semua pihak dalam mengatasi persoalan yang dihadapi PMI di luar negeri sehingga ditemukan solusi yang baik dalam penangannya.
"Kami apresiasi Kementerian Luar Negeri yang segera menindaklanjuti masalah ini agar permasalahan tenaga kerja kami di luar negeri bisa berangsur-angsur diatasi," ujarnya.
BACA JUGA: Sufmi Dasco Tunjuk Pengusaha Muda Ini untuk Kelola Bisnis Alumni UP
Dia menjelaskan, satgas terpadu tersebut diharapkan menangani persoalan PMI ilegal di luar negeri karena diperlukan kerja sama beberapa kementerian dan pihak-pihak terkait agar bisa diawasi.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah menyatakan Kemenlu memandang serius laporan KBMB yang menyebutkan 149 warga negara Indonesia (WNI) meninggal di Pusat Tahanan Imigrasi, Sabah, Malaysia.
Dia mengatakan, Kemenlu melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu dan Konsulat RI di Tawau akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan otoritas terkait setempat. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi