jpnn.com - JAKARTA - Komjen Suhardi Alius akhirnya dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dia mengisi posisi Jenderal Tito Karnavian yang dilantik sebagai Kepala Polri.
Suhardi memiliki pengalaman yang banyak di dunia reserse. Sebelum menjabat Sekretaris Utama Lemhanas, Suhardi merupakan Kepala Bareskrim Polri.
BACA JUGA: Owh! Ternyata Begini Kondisi Luka Santoso dan Muchtar
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, pengalaman Suhardi di reserse akan sangat membantu dalam penindakan terorisme. Namun demikian, Aboe berharap penanganan terorisme tidak hanya mengedepankan fungsi penindakan, namun juga memprioritaskan pencegahan. "Jadi selesainya sebuah kasus terorisme tidak harus selalu diakhiri dengan ditembaknya seseorang," tegas Aboe, Rabu (20/7).
Sebagai leading sector dari penanganan persoalan terorisme di Indonesia, Suhardi Alius memiliki beberapa PR yang harus diselesaikan.
BACA JUGA: Anak Buah SBY Bantah Ditangkap Polisi
Pertama, meluruskan salah kaprah beberapa opini yang selalu mengkaitkan tindakan terorisme dengan agama Islam. Hal ini sebenarnya sudah kerap diluruskan oleh Jenderal Badrodin Haiti saat menjabat sebagai Kapolri. "Saya kira apa yang terus diperjuangkan Pak Badrodin ini perlu dilanjutkan," ungkapnya.
Kedua, meningkatkan sinergi dengan Densus 88 Antiteror Mabes Polri agar pola penindakan yang dilakukan lebih profesional. Mengingat banyaknya aspirasi dari masyarakat yang mengkritik pola penindakan terduga terorisme.
BACA JUGA: Digelandang Polisi, Wasekjen Demokrat Minta Tolong Bang Ruhut
Ketiga, Suhardi juga harus menjaga keterbukaan pengeloalaan BNPT, khusunya dalam persoalan anggaran. Hal ini diperlukan untuk menepis adanya tudingan bahwa BNPT mendapatkan aliran dana dari pihak asing.
"Hal ini juga diperlukan untuk menepis bahwa adanya campur tangan asing dalam sepak terjang BNPT," ujarnya.
Keempat, lanjut dia, dalam program deradikalisasi narapidana terorisme BNPT perlu mencari formula yang tepat agar mereka tidak menjadi residivis.
Misalnya, pada kasus teror sarinah yang ternyata dua dari lima pelakunya adalah residivis terorisme. Apabila teror yang dilakukan disebabkan dorongan ideologis perlu ditreatment dengan pendekatan ideologis pula. "Namun bila disebabkan oleh motif ekonomi, makan solusinya adalah persoalan kesejahteraan," pungkas politikus Partai Keadilan Sejahtera ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pakde Santoso....Hadiah dari TNI untuk Tito Karnavian
Redaktur : Tim Redaksi