jpnn.com, JAKARTA - Tokoh intelijen Indonesia Suhendra Hadikuntono menilai Australia bersikap tidak etis terkait pengibaran benedar Bintang Kejora di Balai Kota Leichhardt, Sydney, Jumat (29/11).
Sebelumnya Australia West Papua Association (AWPA) mengklaim pengibaran bendera itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepedulian terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat.
BACA JUGA: Suhendra Dorong MPR Amendemen UUD 1945 agar Presiden Dapat Dipilih Lebih Dari Dua Kali
“Apa yang mereka lakukan sangat melukai rasa kebangsaan kita sebagai rakyat Indonesia. Itu bisa mengganggu hubungan bilateral kedua negara," kata Suhendra, Senin (2/12).
Menurut Suhendra, apa yang dilakukan Australia secara tidak langsung telah memprovokasi suhu politik dan keamanan di Papua yang mulai kondusif.
BACA JUGA: Seperti Ini Gaya Suhendra Hadikuntono Saat Mengajar
Dia menambahkan, pemerintah Indonesia harus melakukan protes keras kepada pemerintah Australia.
Dia pun mendorong Menteri Luar Negeri Retno Marsudi segera memanggil Duta Besar Australia di Indonesia untuk minta penjelasan atas terjadinya insiden tersebut.
“Sekaligus menyampaikan sikap tegas dan keberatan pemerintah Indonesia atas kejadian yang tidak elok ini," ujarnya.
Pada 2014, sambung Suhendra, Australia sudah menandatangani Lombok Treaty. Perjanjian itu menyatakan RI-Australia menjaga keamanan dan pengakuan kedaulatan, tidak membiarkan negara masing-masing menjadi wadah aktivitas politik dan separatisme.
“Intinya, pemerintah Australia harus segera minta maaf kepada Indonesia," kata Suhendra.
Suhendra menjelaskan, Papua dan Papua Barat baik secara de facto maupun de jure, termasuk hukum international, merupakan bagian integeral dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak bisa diganggu gugat.
Menurut Suhendra, tindakan pemerintah daerah Leichhardt, Australia tersebut bisa dianggap sebagai campur tangan urusan dalam negeri Indonesia yang sangat tidak etis. Hal itu, sambung dia, juga menyinggung kehormatan rakyat Indonesia.
Suhendra juga memberi masukan kepada pemerintah Indonesia.
Dia menambahkan, berdasarkan hasil pembicaraan dengan beberapa tokoh sentral Organisasi Papua Merdeka (OPM), dirinya menduga keras Presiden Joko Widodo tidak mendapat informasi akurat tentang kondisi riil di Papua.
“Sehingga beliau tidak mempunyai pemahaman yang utuh tentang masalah yang sebenarnya terjadi di Papua. Saya ibaratkan selama ini Presiden Jokowi hanya mengejar asap di Papua, tetapi tidak mendekati sumber apinya," terang Suhendra.
Dia menambahkan, usaha keras Presiden Jokowi selama ini untuk Papua tidak menyentuh masalah mendasar yang sebenarnya terjadi di sana.
"Apabila Presiden bertanya, tentu saya berkewajiban memberikan gambaran utuh tentang permasalahan yang terjadi di Papua. Saya juga akan memberikan saran solusi yang terbaik kepada Presiden agar permasalahan di Papua bisa diselesaikan dengan baik, tanpa ada korban jiwa lagi," paparnya. (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil