jpnn.com, JAKARTA - Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono meminta Presiden Joko Widodo lebih memperhatikan Nanggroe Aceh Darussalam.
Dia berkaca pada pertemuan para mantan komandan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin mantan Panglima GAM Muzakir Manaf dan juga para Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) di Meurerue, Aceh Besar.
BACA JUGA: Suhendra: Australia Harus Minta Maaf Kepada Indonesia
Pertemuan itu untuk membahas dan menyikapi butir-butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan tegas bahwa pemerintah pusat diminta segera merealisasikan butir-butir MoU Helsinki yang sampai saat ini belum sepenuhnya berjalan.
BACA JUGA: Suhendra Dorong MPR Amendemen UUD 1945 agar Presiden Dapat Dipilih Lebih Dari Dua Kali
Di antaranya adalah masalah bendera, ekonomi, serta perbatasan wilayah.
"Pernyataan sikap para mantan komandan GAM ini seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah pusat lebih peduli dan memberikan perhatian pada permasalahan yang terjadi di Aceh," ujar Suhendra, Rabu (25/12).
Dia menambahkan, sikap tegas para mantan komandan GAM itu merupakan peringatan bagi pemerintah pusat agar sesegera mungkin menyelesaikan masalah Aceh terkait MoU Helsinki.
"Seperti yang saya imbau berulang kali, seharusnya Presiden Jokowi segera mengadakan pertemuan khusus dengan Wali Nanggroe Aceh dan para pemangku kepentingan di Aceh untuk membahas butir-butir MoU Helsinki yang sudah 14 tahun tidak kunjung dipenuhi,” kata dia.
Menurut Suhendra, pertemuan antara Jokowi dengan Wali Nanggroe Aceh dan pemangku kebijakan bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan di Aceh serta nasional.
Suhendra meyakini Jokowi mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan yang timbul di Indonesia, termasuk di Aceh.
Namun, Suhendra meyakini Jokowi tidak mempunyai informasi yang utuh dan akurat tentang masalah yang terjadi di Aceh sehingga banyak masalah di Bumi Serambi Mekah itu belum tertuntaskan.
Menurut dia, lembaga intelijen negara atau orang-orang terdekat Jokowi seharusnya memberikan informasi valid.
Dengan demikian, Jokowi mempunyai pemahaman yang lebih komprehensif tentang Aceh dan permasalahannya.
“Pernyataan tegas dari para mantan komandan GAM ini merupakan warning kuat bagi Presiden Jokowi bahwa penyelesaian masalah Aceh tidak bisa ditunda lagi," tandas Suhendra. (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil