jpnn.com, JAKARTA - Pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono berbeda pendapat mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono soal Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Dia menolak sikap Hendropriyono yang mengusulkan status OPM bukan lagi kelompok kriminal bersenjata (KKB), melainkan pemberontak yang masuk daftar teroris internasional.
BACA JUGA: Suhendra Hadikuntono Minta Jokowi Lebih Perhatian pada Aceh
"Kita akan set back ke pola penanganan KKB di Papua beberapa waktu lalu. Ini akan menyebabkan penanganan masalah Papua berlarut-larut dan Indonesia kian disorot dunia internasional," ujar Suhendra, Jumat (27/12/2019).
Suhendra mengusulkan penanganan masalah OPM di Papua secara soft approach atau pendekatan lunak dan penuh empati.
BACA JUGA: Suhendra Hadikuntono Didukung Jadi Kepala BIN
"Hasil pendekatan personal dengan beberapa tokoh utama OPM, saya sudah punya pola atau 'pattern' untuk menyelesaikan masalah Papua ini dengan pendekatan intelijen secara tertutup,” ujarnya.
Dia menyakini pola itu akan mampu menyelesaikan masalah Papua dengan cepat dan tepat sasaran.
Menurut Sehendra, usulan pola penanganan masalah Papua yang dia miliki berbeda 180 derajat dengan Hendropriyono.
Suhendra menjelaskan, pendekatan dengan cara keras menggunakan operasi militer yang selama ini dilakukan sudah terbukti gagal.
Menurut dia, hal itu justru mendapat sorotan negatif dari dunia internasional, khususnya para pegiat hak asasi manusia (HAM).
Suhendra menjelaskan, penggunaan kekerasan untuk menangani masalah Papua harus dihentikan.
Sebab, menurut dia, cara itu terbukti tidak menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya di Papua.
“Kegagalan kita menangani masalah di Papua selama ini adalah cerminan kegagalan intelijen negara dalam memetakan masalah yang mendasar di Papua," paparnya.
Menurut Suhendra, pemerintah pusat seharusnya mengacu pada pola penanganan terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.
Dia menjelaskan, Suhendra, pola perdamaian yang sering disebut Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia, yang ditandatangani Pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005,sudah jelas berhasil.
Menurut dia, hal itu justru telah diakui dunia internasional sebagai penyelesaian konflik bersenjata yang terbaik di dunia selama ini.
"Secara pribadi saya meyakini tidak ada agenda apa pun atas usulan Pak Hendro tersebut karena beliau saya kenal sebagai tokoh yang sangat nasionalis,” imbuhnya.
Suhendra memprediksi, Presiden Joko Widodo tidak akan menerima usulan Hendropriyono tersebut.
Sebab, sambung Suhendra, usulan itu akan kontraproduktif terhadap pendekatan dengan hati yang telah dilakukan Jokowi.
Menurut Suhendra, pendekatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan akselerasi ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Papua sudah tepat.
Dia menjelaskan, operasi militer di Papua yang diperbesar justru akan mengacaukan usaha positif yang sedang dilakukan Presiden Jokowi.
"Papua butuh prosperity approach (pendekatan kesejahteraan), bukan security approach (pendekatan keamanan)," tegas Suhendra. (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil