Suhendra: Kearifan Aceh Kelola SDA Bisa Jadi Rujukan Daerah Lain

Sabtu, 18 Januari 2020 – 02:55 WIB
Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono. Foto: Dokpri for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono mengatakan, kearifan tradisi Aceh dalam mengelola sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan selama ini seharusnya menjadi rujukan daerah lain di Indonesia.

“Pertanyaannya, apakah sumber daya alam yang melimpah tersebut berbanding lurus dengan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Aceh?" kata Suhendra, Jumat (17/1).

BACA JUGA: Suhendra Hadikuntono Ajak Pemuda Lintas Agama Bersatu

Berdasarkan data 2019 yang diperolehnya, Suhendra menyebut angka kemiskinan di Aceh mencapai 15,01 persen.  

“Dari data tersebut saya menyimpulkan ada yang salah dalam arah dan strategi pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam di Aceh," jelas Suhendra.

BACA JUGA: Suhendra Hadikuntono Diberi Tugas Menemui Jokowi

Menurut dia, hal itu terjadi karena konflik politik, sosial, dan keamanan yang terjadi di Aceh selama lebih dari 30 tahun.

Namun, sambung Suhendra, situasi tidak berubah setelah perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

Salah satu penyebabnya, sambung Suhendra, adalah belum ada strategi besar dari pemerintah untuk menciptakan sistem dan tata kelola secara komprehensif untuk mengelola dan memberdayakan potensi unggul SDM dan SDA di Aceh.

"Penyebab lain yang sangat krusial saat ini adalah belum keseluruhan dari butir-butir MoU Helsinki dipenuhi oleh pemerintah pusat. Hal ini menciptakan instabilitas politik dan menimbulkan keresahan sosial di Aceh," kata Suhendra.

Dia mengaku sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat Aceh dan mantan pemimpin GAM melalui Wali Nanggroe Aceh PYM Tengku Malik Mahmud Al-Haythar untuk menyampaikan semua permasalahan yang terjadi di Aceh kepada Presiden Joko Widodo.

"Sesegera mungkin saya akan menjalankan amanah tersebut dengan menghadap Presiden Jokowi untuk melakukan konsultasi dan diskusi secara detail tentang hal ihwal yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat," kata Suhendra. (jos/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler