Suhendra Terima Ketua Komisi Pertahanan dan Militer Parlemen Thailand

Senin, 09 Maret 2020 – 10:45 WIB
Suhendra Hadikuntono (kiri) menerima kunjungan Ketua Komisi Pertahanan dan Militer Parlemen Thailand Dr Datuk Seri Sutipan Siririkanon di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2020). Foto: Dokpri for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Suhendra Hadikuntono, pengamat intelijen yang juga tokoh perdamaian internasional, menerima kunjungan Ketua Komisi Pertahanan dan Militer Parlemen Thailand Dr Datuk Seri Sutipan Siririkanon. Suhendra menerima tamu kehormatan itu di kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2020).

Kunjungan Sutipan ini terjadi di tengah konflik internal yang meruncing di Thailand Selatan, sehingga ia meminta Suhendra untuk memainkan peran sentral dalam menyiapkan skema perdamaian di wilayahnya.

BACA JUGA: Suhendra Hadikuntono Diyakini Mampu Jadikan BIN Lebih Baik

Sutipan yang juga representasi kaum muslim di Thailand Selatan meminta Suhendra menjadi juru damai konflik yang sudah lebih dari 60 tahun terjadi di wilayahnya. Hal ini disampaikan Sutipan dalam pembicaraan langsung dengan Suhendra.

Konflik di Thailand selatan antara umat muslim yang merasa dimarjinalkan atau diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Thailand telah terjadi sejak tahun 1960.

BACA JUGA: Suhendra: Implementasi Butir-Butir MoU Helsinki Kunci Kebangkitan Aceh

Konflik bermula dari aneksasi atau pencaplokan wilayah dan kedaulatan Kesultanan Pattani oleh negara Thailand.

Selain Pattani, tiga provinsi lain yang berpenduduk mayoritas muslim juga mendapat perlakuan diskriminatif, yakni Yala, Narathiwat, dan Songkhla.

BACA JUGA: Siswa SMA Azhar Lublan Lebanon Tur ke Kapal Perang TNI AL

Perlawanan terhadap pemerintah pusat Thailand dilakukan oleh The Pattani United Liberation Organisation (PULO), Barisan Revolusi Nasional (BRN), dan Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP).

Muslim di Thailand banyak dijumpai di beberapa provinsi wilayah selatan, antara lain Pattani (80%), Yala (68,9%), Narathiwat, Satun (67,8%), dan Songkhla.

Seluruh provinsi tersebut dahulunya masuk wilayah kerajaan Pattani Raya pada abad ke-12, sebelum kerajaan Sukhotai berdiri.

Konflik itu kini terus berlarut dan semakin meruncing karena pemerintah Thailand dianggap terlalu represif dalam merespons aspirasi kaum Melayu muslim di Thailand selatan.

Jumlah korban selama konflik sampai saat ini sudah mencapai ribuan jiwa melayang dan puluhan ribu orang luka-luka.

Konflik tak kunjung bisa ditengahi, bahkan November 2019 lalu 39 jiwa lainnya kembali menjadi korban.

Suhendra mengaku sudah menyiapkan 'road map' dan skema perdamaian di Thailand selatan, dan akan minta restu kepada Presiden Joko Widodo.

"Ini momentum bagi Bapak Presiden sebagai tokoh perdamaian internasional. Selanjutnya saya menunggu arahan beliau,” kata Suhendra.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler