Sukamta PKS Kritik Pedas Program Kartu Prakerja, Jleb!

Selasa, 21 April 2020 – 14:21 WIB
Polikus PKS Sukamta mengritik program kartu prakerja. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta mengatakan, masyarakat menilai negatif program kartu prakerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagai upaya membantu beban masyarakat yang terdampak krisis ekonomi akibat wabah virus corona COVID-19.

Menurut Sukamta, muncul kesan program kartu prakerja hanyalah cara pemerintah bagi-bagi uang kepada perusahaan digital.

BACA JUGA: Pertama Kali dalam Sejarah, Harga Minyak AS Hancur Lebur, di Bawah Nol Dolar

"Ada kesan kuat di masyarakat bahwa ini seperti bagi-bagi uang kepada vendor perusahaan digital yang sebenarnya juga sudah untung dengan peningkatan penggunaan aplikasi mereka sebagai dampak kebijakan semua dilakukan dari rumah, stay at home," kata Sukamta dalam keterangan resminya, Selasa (21/4).

Menurut dia, pendapat masyarakat itu bisa dipicu dari alokasi anggaran pemerintah sebesar Rp 1 juta per orang untuk pelatihan kerja yang disediakan vendor digital.

BACA JUGA: Menurut Arief, Indonesia Selamat jika Jokowi Copot Sri Mulyani

Total, 5,6 juta calon penerima kartu prakerja sehingga dana untuk pelatihan mencapai Rp5,6 triliun.

Seharusnya, kata dia, dana pelatihan bisa langsung diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Terlebih lagi, pandemi virus corona (Covid-19) tengah melanda Indonesia.

BACA JUGA: Dengar Kabar Menggemparkan, Khofifah Kirim dr Kohar ke Temboro Magetan

Menurut Sukamta, banyak rakyat yang membutuhkan uang karena terdampak pandemi. Tidak sedikit rakyat yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi.

"Konsep seperti ini terlihat tidak sensitif terhadap kesulitan rakyat di tengah pandemi Covid-19," lanjut dia.

Secara pribadi, Sukamta menilai, konsep prakerja tidak memberi solusi bagi masalah yang disasarnya, yaitu soal pengangguran.

Kalau akan dibuat pelatihan kerja, berikanlah keterampilan yang bisa diterapkan sesuai kebutuhan.

"Hanya saja sangat disayangkan, ternyata sekarang ini seperti ada pembelokan sehingga tidak semua uang dibagi kepada rakyat pencari kerja, tetapi Rp 1 juta ditahan dan langsung dialokasikan untuk pelatihan digital," tutur dia. (mg10/jpnn)


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler