jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta meminta pemerintah jujur atas penanganan virus Corona (COVID-19) sebelum menerapkan gaya hidup baru atau new normal.
Setidaknya, pemerintah bisa menjelaskan ke publik bahwa penanganan COVID-19 sudah terkendali dan penularan bisa ditekan.
BACA JUGA: Pak Sukamta: Saya Tidak Habis Pikir, Apa yang Ada di Benak Presiden dan Jajarannya
Menurut Sukamta, jika pemerintah tidak mampu menjelaskan, publik bertanya-tanya. Jangan-jangan wacana new normal untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah menangani COVID-19.
"Semestinya pemerintah jelaskan secara jujur, benarkah situasi penanganan Covid-19 saat ini sudah semakin terkendali atau wacana new normal ini hanya sebagai kedok untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah tangani Covid-19," kata Sukamta dalam pesan singkatnya kepada JPNN.com, Kamis (28/5).
BACA JUGA: Bamsoet Keluarkan Peringatan Penting soal New Normal
Secara umum, Sukamta mengaku ragu atas penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Dari situ, dia tidak yakin pemerintah sukses mengendalikan COVID-19.
Sukamta mencatat ada lima persoalan mendasar sejak awal penanganan COVID-19 oleh pemerintah.
BACA JUGA: Saat Antre Rapid Test Seorang Warga Tiba-tiba Pingsan, 70 Orang Positif Corona
Pertama, tidak pernah ada kejelasan desain lengkap penanganan virus. Bahkan, kebijakan pemerintah tidak jelas setelah masa tanggap darurat berjalan hampir tiga bulan.
"Kejelasan tahapan itu penting tidak hanya dalam upaya penanganan pandemi, tetapi juga menjadi rujukan bagi dunia pendidikan, dunia usaha, pariwisata dalam memulai kembali aktivitasnya," ujar dia.
Selanjutnya, menurut Sukamta, persoalan mendasar ada pada sistem koordinasi. Sejauh ini tidak terlihat jelas garis komando antara presiden, kementerian, gugus tugas, dan pemerintah daerah.
"Misalnya saat Presiden berstatemen menagih lagi jajarannya target uji spesimen 10 ribu per hari yang sudah dia pesan beberapa bulan yang lalu. Pesan ini tidak jelas ditujukan kepada siapa, apakah Menteri Kesehatan atau Gugus Tugas atau menagih dirinya sendiri sebagai komando tertinggi. Ini semakin menunjukkan selama ini tidak ada koordinasi yang baik di pemerintah pusat," ujar dia.
Ketiga, ujar dia, soal target uji spesimen menunjukkan bahwa selama ini tes COVID-19 masih jauh dari optimal. Sebab, hanya dua kali uji spesimen dilakukan lebih dari 10 ribu.
Sementara itu, angka-angka yang diumumkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tidak memberikan gambaran nyata penyebaran virus.
Menurut Sukamta, banyak ahli epidemiologi yang mengkritik soal ini. Dengan begitu, data COVID-19 yang tersaji tidak bisa menjadi rujukan dalam membuat kebijakan new normal.
Selanjutnya, ujar dia, masih ada kesenjangan sarana prasaran kesehatan di setiap daerah dan juga SDM tenaga kesehatan.
Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia tahun 2018 hanya 1 dibanding 1000 penduduk. Sebagai perbandingan, di Korea Selatan rasio 11 dibanding 1000 penduduk.
Sementara itu, Presiden meminta Puskemas untuk lebih dilibatkan dalam penanganan Covid-19 namun baru 33 persen yang kondisinya memadai.
Kemudian, kata dia, pelaksanaan PSBB di berbagai daerah tidak optimal dan banyak pelanggaran terjadi. Ini bisa dibaca tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah.
"Jadi sangat penting kejujuran pemerintah dalam situasi saat ini, seberapa jauh berbagai persoalan mendasar yang kami sebut tadi sudah tertangani dengan baik," tutur dia. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan