jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Ganjar Teddy Mulyadi menduga ada pihak tertentu yang sengaja mempolitisasi kasus tanah di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.
Menurutnya, sikap tersebut sangat tidak terpuji, apalagi dilakukan saat pemerintah sibuk menangani pandemi dan memulihkan perekonomian bangsa akibat Covid-19.
BACA JUGA: Ganjar Berdialog dengan Warga Desa Wadas, Yenny Wahid Memuji Begini
"Ironis memang, di saat pemerintah sibuk menangani pandemi yang angka positifnya terus menaik, ada pihak-pihak yang dengan sengaja mempolitisasi kasus tanah di Desa Wadas untuk menggoyang pemerintah," ujar Mulyadi dalam keterangannya, Rabu (16/2).
Menurut Mulyadi, sebagian besar warga Kecamatan Bener mendukung proyek strategis nasional (PSN) pembangunan Bendungan Bener.
BACA JUGA: Inilah Rekomendasi Komisi III DPR Soal Insiden Desa Wadas
Namun, mereka diteror oleh oknum tertentu, baik dalam bentuk pengancaman dengan senjata tajam, pengucilan sosial hingga perusakan fisik.
Mulyadi juga mengatakan Kepala Desa Wadas Fahri Setyanto sebelumnya menyebut dari 429 pemilik lahan, 350 orang sudah siap membebaskan tanahnya.
BACA JUGA: WALHI Sebut Warga Desa Wadas Masih Trauma dan Ketakutan, Ini Penyebabnya
Artinya, jumlah yang ingin membebaskan tanahnya sudah lebih dari 80 persen dari warga pemilik lahan.
Karena itu, Mulyadi merasa heran ketika kemudian aparat kepolisian disebut represif saat menangani masalah di lapangan.
"Penahanan beberapa oknum yang menolak pembangunan Bendungan Bener semata untuk membuat suasana kondusif. Bendungan tersebut merupakan proyek strategis nasional pemerintah yang juga untuk rakyat," katanya.
Mulyadi lebih lanjut menilai sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turun langsung mendatangi warga Desa Wadas, sudah sangat tepat.
Menurutnya, hal tersebut membuktikan Ganjar seorang pemimpin yang peduli terhadap rakyat.
"Pak Ganjar mau menunjukkan bahwa pro dan kontra adalah hal biasa dalam kehidupan berdemokrasi."
"Intinya, bagaimana bisa mengkomunikasikan dan menjembatani kepada semua pihak agar memahami bahwa pemerintah ingin agar rakyatnya bisa hidup lebih sejahtera," ujar Mulyadi.
Direktur Politik Lembaga Pengkajian Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB) ini memaparkan, dengan dibangunnya Bendungan Bener, maka pengairan untuk sawah di daerah tersebut nantinya akan lebih terjamin.
"Dengan pasokan air yang baik, tentu tidak ada lagi istilah gagal panen."
"Masyarakat pun akan memiliki kepastian mendapat nilai ekonomi yang lebih dengan keberadaan bendungan tersebut," katanya.
Untuk itu Mulyadi mengajak semua pihak mendukung program pemerintah.
"Kalau ada masukan, sampaikan dengan cara-cara yang baik, tidak anarkis apalagi melakukan intimidasi kepada pihak-pihak lain," pungkas Mulyadi.(gir/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang