jpnn.com, JAKARTA - Direktur eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar mengatakan kepolisian harus bisa melanjutkan keamanan politik di tahun 2025.
Keamanan politik, kata dia, merupakan implementasi dari model keamanan manusia yang sebenarnya mencakup spektrum sangat luas.
BACA JUGA: Oknum Polisi yang Memeras di DWP Mulai Jalani Sidang Etik
Menurut Wahyudi, kesuksesan penyelenggaraan pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres), dan Pilkada serentak 2024 adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Merujuk model keamanan manusia dari kepolisian sebagai representasi dari supremasi sipil. Mencakup keamanan politik, keamanan ekonomi, hingga keamanan sosial.
BACA JUGA: Terseret Kasus Pemerasan Penonton DWP, Direktur Reserse Narkoba PMJ Dimutasi
"Polisi tidak semata-mata mengawal keamanan secara harfiah, misalnya, keamanan dan kenyamanan orang ketika berada di luar rumah maupun dalam berbagai situasi tertentu," kata Wahyudi dalam diskusi di Jakarta pekan lalu.
"Termasuk keamanan politik yang memiliki hubungan dengan perlindungan institusi demokrasi, ada keamanan ekonomi, keamanan sosial, dan aspek-aspek yang lain," ujar dia.
BACA JUGA: Kompolnas Temukan Fakta Baru soal Pemerasan Polisi Terhadap Penonton DWP
Merujuk data PBHI yang menyatakan kesuksesan Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak 2024 dengan minimnya konflik horizontal serta tidak adanya kerusuhan.
Maka tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankannya. Meningkatkan model keamanan manusia bukan tantangan yang mudah.
Berdasarkan pendekatan keamanan manusia, terdapat dua paradigma yang berkaitan dengan tugas pokok kepolisian yakni penguatan HAM dan pembangunan berkelanjutan.
"Bagaimana implementasi HAM dalam tugas-tugas kepolisian yang harus terus dikembangkan, diperbaiki, dan diperkuat sebagai manifestasi pendekatan keamanan manusia itu sendiri," kata Wahyudi.
Direktur eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan Pilkada, Pemilu, dan Pilpres 2024, khususnya dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
"Mulai tahun 2023 sampai dengan akhir 2024, pada tahun-tahun politik di Indonesia, baik pada pilpres, pileg maupun pilkada menjadi relatif aman," kata Adi dalam keterangan kepada wartawan, Senin, 30 Desember 2024.
Secara keseluruhan dia melihat kinerja Polri dalam mewujudkan keamanan politik layak diapresiasi, terutama dalam menyikapi dinamika di masyarakat.
"Karena itu Polri senantiasa prediktif dan responsif di masyarakat," ujarnya. (rhs/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tenaga Honorer Korupsi Dana Desa, Kerugian Negara Mencapai Rp 433 Juta
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti