MANOKWARI - Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda suku Arfak yang awalnya bersikap keras menolak pelantikan gubernur-wakil gubernur Papua Barat periode 2012-2017,akhirnya melunak. Setidaknya,hal ini terangkum dalam hasil pertemuan antara Penjabat Gubernur Papua Barat,Drs A Tanribali Lamo,SH, Ketua DPR Papua Barat,Yoseph Yohan Auri dan beberapa tokoh, diantaranya Yosias Saroy,Daud Indow dan Sius Dowansiba.
Yosias Saroy yang saat ini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Manokwari,Daud Indow dan sejumlah tokoh Arafak,Senin (16/1) mendatangi kantor DPRPB. Hingga akhirnya mereka ditemui Pjt Gubernur dan Ketua DPRPB.
Meski hanya beberapa tokoh yang datang,namun kantor DPRPB kemarin dijaga aparat Polres Manokwari. Termasuk pula,Kapolres AKBP Agustinus Suprianto sempat berada di halaman gedung DPRPB.
Ketua DPRPB,Yoseph Auri yang ditemui wartawan di kantornya usai menerima tokoh-tokoh Arfak mengatakan,pernyataan penolakan pelantikan gubernur-wakil gubernur tak lagi terucap. ‘’Tidak ada lagi yang menolak pelantikan.Jadi semuanya sudah siap dan mendukung pelantikan gubernur-wakil gubernur besok (Selasa,17/1),’’ tutur Auri.
Dengan demikian,Ketua DPRPB ini menjamin pelaksanaan pelantikan Abraham O Atururi-Drs Rahimin Katjong,MEd sebagai gubernur-wakil gubernur Papua Barat periode 2012-2017,hari ini,19 Januari bakal berlangsung aman dan lancar. ‘’Ini harapan kita semua. Gubernur dan wakil gubernur perlu kita dukung agar dapat melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan. Dan besok (hari ini), masyarakat Arfak akan mendukung pelantikan dan datang sendiri untuk buat spanduk,’’ tuturnya.
Sebelumnya pada pertemuan di Asrama Mansinam,pekan lalu,Daud Indow mengatakan,dugaan penyelewengan APBD seperti yang terungkap pada persidangan harus diusut dulu sebelum pelantikan gubernur-wakil gubernur. Selain itu juga memulihkan tudahan suku Arfak sebagai OPM (Organisasi Papua Merdeka).’’Kita hormati keputusan MK,namun selesaikan dulu kasus korupsi dan pulihkan nama baik suku Arfak baru kemudian pelantikan,’’ tegasnya.
Namun, pada pertemuan itu menurut Ketua DPRPB,para tokoh-tokoh Arfak ini hanya menyampaikan 3 tuntutan,yakni mendesak percepatan pemekaran Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) dan Pegunungan Arfak (Pegaf) dalam tempo sesingkat-singkatnya. Gubernur Papua Barat juga diminta dapat memfasilitasi tim pemekaran dan masyarakat Arfak untuk bertemu Presiden RI dan Mendagri. Aspirasi lainnya,yakni meminta gubernur segera membangun komunikasi dengan Kapolres Manokwari untuk mengeluarkan 6 tersangka kasus pembakaran rumah pribadi Abraham O Atururi serta mendesak penyelidikan kasus-kasus korupsi di Papua Barat.
Pada pernyataan sikap yang ditandatangani Sius Dowansiba,Daud Indow,Yusak Iryo,Marinus Mandacan,Yahya Sayori atas nama Suara Suku Besar Arfak ditegaskan,bila pernyataan ini tidak ditanggapi serius,maka mereka tak mau disalahkan bila stabilitas keamanan di Manokwari terganggu.
Soal tuntutan pemekaran,Pjt Gubernur,Tanribali Lamo mengatakan,tahapan pemekaran provinsi,kabupaten/kota saat ini tertunda karena ada moratorium atau penghentian sementara pemekaran. Ia menyarankan masyarakat menyampaikan aspirasi pemekaran pada gubernur definitif nantinya.(lm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Karir Ketua DPRD Kobar Terancam Habis
Redaktur : Tim Redaksi