MANOKWARI-Suku besar Arfak yang merupakan penduduk asli Manokwari menolak pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Papua Barat. Bila tetap dilaksanakan di Manokwari, mereka mengancam akan turun menggelar aksi besar-besaran. Hal ini terungkap pada rapat suku besar Arfak di Asrama Mansinam, Senin (9/1).
Rapat yang berlangsung siang hingga sore tersebut dipimpin sejumlah tokoh pemuda Arfak seperti Sius Dowansiba, Daud Indow, Yusak Iryow serta dihadiri ratusan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Sempat diwarnai perdebatan, namun tetap berjalan tertib.
Tokoh masyarakat Arfak, Daud Indow yang sehari-harinya menjabat anggota DPRD Kabupaten Manokwari menyatakan, suku besar Arfak menolak dengan tegas pelantikan gubernur-wakil gubernur dilaksanakan di Manokwari. Pelantikan dapat dilaksanakan bila penegak hukum, KPK, polisi dan kejaksaan memproses laporan mengenai dugaan penyelewenangan dana APBD pada Pilgub lalu.
Suku Arfak lanjut Daud Indow, meminta pembersihan nama baik atas tuduhan OPM (Organisasi Papua Merdeka).‘’Kami sebagai warga negara sangat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Namun dugaan korupsi dana APBD di Provinsi Papua Barat harus diselesaikan dulu sesuai dengan salah satu bunyi amar putusan MK. Ini harus diusut sampai selesai,’’tegasnya.
Daud juga menyampaikan bahwa ada tawaran untuk menjadikan Drs Dominggus Mandacan sebagai Sekda (sekretaris daerah) Provinsi Papua Barat. Namun tawaran ini ditolak mentah-mentah.’’Daripada jadi Sekda lebih baik jadi kepala suku besar saja. Kepala suku besar lebih dihormati,’’tukasnya.
Pertemuan di asrama Mansinam yang berlangsung sekitar 3 jam menghasilkan beberapa butir pernyataan sikap untuk diteruskan ke pemerintah dan aparat keamanan, yakni menolak pelantikan gubernur-wakil gubernur, menolak pertemuan 11 Januari, pemulihan nama baik Arfak dicap sebagai OPM serta meminta pembebasan 6 orang yang menjadi tersangka insiden pembakaran rumah Abraham O Atururi.
‘’Orang Arfak dicap sebagai OPM itu harus diselesaikan dulu baru pelantikan dilaksanakan di tanah Arfak atau di Manokwari. Kalau ini tidak dilakukan, maka silakan pelantikan dilakukan di tempat lain, di Jakarta dan kerja di situ tidak usah datang di Manokwari. Karena orang Arfak yang punya negeri ini (Manokwari) sudah dicap sebagai OPM. Nah, ini yang kita mau, pulihkan dulu nama Arfak dari cap OPM,’’tegas Daud yang mengakui menyampaikan pesan Drs Dominggus Mandacan sebagai kepala suku besar Arfak.
Ia menyatakan, ada bukti kuat adanya pihak tertentu yang menyebarkan isu bahwa suku Arfak sebagai OPM. Sehingga,penyelesaian ini harus difasilitasi pemerintah pusat. ‘’Kalau dilakukan di daerah kita tidak terima karena ini menyangkut harkat dan martabat orang Arfak,’’jelasnya.
Mencermati persoalan ini Daud meminta agar 4 tuntutan suku besar Arfak harus diperhatikan. Sebab, bila tak direspon, maka dikuatirkan muncul tindakan tidak dikehendaki.‘’Itu kemarin (insiden pembakaran kediaman Bram Atururi) terjadi secara spontan. Jadi jangan salahkan. Itu tidak ada otaknya, tapi masyarakat secara spontan,’’katanya lagi.(lm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD Kalsel Panggil Bupati Tanah Bumbu
Redaktur : Tim Redaksi