Sulit Jualan Figur, Gerus Suara Pesaing dengan Kampanye Hitam

Jumat, 06 Juni 2014 – 17:59 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, AA Ari Dwipayana menilai maraknya kampanye hitam menjelang pemilu presiden (pilpres) tak lepas dari figur-figur pasangan calon yang akan bersaing pada 9 Juli nanti. Menurutnya, ketika elektabilitas figur yang diusung ternyata sulit diangkar maka strategi yang digunakan adalah kampanye hitam untuk menggerus suara ke kubu pesaing.

“Tujuan utama kampanye hitam memang untuk men-downgrade kompetitornya dengan menyerang tanpa data atau bukti," kata Ari melalui layanan BlackBerry Messenger, Jumat (6/6).

BACA JUGA: Mabes Polri: Babinkamtibmas Bertugas Melakukan Penyuluhan

Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM itu memaparkan, figur merupakan hal penting dalam kontestasi di pilpres. Karenanya ketika figur minim dengan rekam jejak yang bisa ditawarkan ke publik, maka untuk memenangkannya adalah dengan menggerus suara kubu pesaing melalui kampanye hitam. “Jadi kampanye hitam dilakukan oleh kubu yang sulit jualan figur minim prestasi,” ulasnya.

Lebih lanjut Ari menjelaskan, kesulitan mendongkrak elektablitas figur dalam komntestasi direspon dengan strategi ofensif, termasuk dengan kampanye hotam. “Strategi ofensif ini dipercayakan sebagai strategi yang efektif," ulasnya.

BACA JUGA: Inilah Jadwal Debat Capres

Namun demikian Ari menyangkan maraknya kampanye hitam. Sebab, hal itu merupakan pembodohan terhadap pemilih. “Karena rakyat tidak diberi alternatif temtang pilihan program dan rekam jejak kandidat,” pungkasnya.

Sebelumnya kubu pasangan calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan sejumlah temuan bermuatan fitnah ke Bawaslu dan Mabes Polri. Di antaranya adalah beredarnya Tabloid Obor Rakyat di kalangan santri. Isi pemberitaannya tentang agama Jokowi yang tak sesuai fakta.

BACA JUGA: Hayono Isman Merasa Terhormat Diperiksa KPK

Selain itu ada pula penyebaran surat palsu ke Kejaksaan Agung yang seolah-olah dari Jokowi. Isinya adalah permintaan ke Kejagung agar menunda pemeriksaan terhadap Jokowi sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek Transjakarta.(ara/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepala BBPT Baru Janji Awasi Pegawai dari Korupsi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler