jpnn.com - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan, langkah segelintir orang secara aktif mengampanyekan #2019GantiPresiden, tidak bisa disebut sebagai hak konstitusional warga negara.
Pasalnya, dalam mengampanyekan tagline tersebut, Neno Warisman, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet dan Mardani Ali Sera terkesan mengabaikan hak konstitusional warga negara lainnya. Terutama mereka yang merasa tagline tersebut merugikan pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
BACA JUGA: Ruhut Sitompul Anggap #2019gantipresiden Bukan Gerakan Makar
"Saya kira (gerakan #2019GantiPresiden) juga sulit diterima sebagai hak konstitusional, karena menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat, apalagi penolakannya makin meluas," ujar Ramses kepada JPNN, Rabu (29/8).
Pengajar di Universitas Mercu Buana ini juga memprediksi Pilpres 2019 mendatang bakal kembali berlangsung ketat seperti di Pilpres 2014 lalu. Apalagi keterbelahan di tengah yang terjadi ketika itu, belum sepenuhnya pulih.
BACA JUGA: Sudahlah, Laporkan Penggagas #2019GantiPresiden ke Bawaslu
"Saya kira kemungkinan malah lebih ketat dari pemilu sebelumnya. Apalagi pilpres kali ini sepertinya terakhir kali bagi Prabowo untuk maju sebagai capres, sehingga tak tetutup kemungkinan berbagai cara bakal dilakukan," katanya.
Saat ditanya terkait kemungkinan keuntungan yang diperoleh Neno, Dhani dan Ratna, terkait aktivitas mengampanyekan gerakan #2019GantiPresiden, Ramses memprediksi tak ada keuntungan yang pasti.
BACA JUGA: Ingat ya, #2019GantiPresiden Bukan Gerakan Nyinyir
"Sepertinya mereka hanya menjadi corong dari gerakan tersebut dan bisa saja dianggap sudah kebal dengan berbagai kritikan," pungkas Ramses.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dhani dan Neno Mengadu ke DPR, Pramono Bilang Begini
Redaktur & Reporter : Ken Girsang