jpnn.com, JAKARTA - Pengamat militer dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengakui, sulit menyebut Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi melanggar kode etik, jika tetap melakukan kegiatan politik terkait keinginannya maju sebagai calon gubernur Sumut.
Apalagi jika setiap kegiatan politiknya dilakukan tanpa mengenakan seragam TNI.
BACA JUGA: Letjen Edy Rahmayadi: Sumut 1 Harga Mati
"Selama belum masa kampanye, persoalan etika menjadi susah. Karena regulasi yang ada saat ini tak berhasil menutup itu," ujar Andi usai jadi pembicara pada dialog yang digelar The Habibie Center di Bilangan Kemang, Jakarta, Kamis (21/12) petang.
Andi menilai, rezim penyelenggara pemilu yang ada saat ini harus dapat menutup celah tersebut. Paling tidak mengatur ketentuan tidak saja setelah tahapan pemilihan berjalan, tapi juga sebelumnya.
BACA JUGA: Letjen Edy Rahmayadi Sebaiknya Ditanya, Mau ke Mana?
"Mengenai lubang regulasi di pra-kampanye, saya kira mesti ditutup rezim pemilu," ucapnya kemudian. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Pembatalan Mutasi Dinilai Upaya Jegal Edy Rahmayadi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mutasi terkait Posisi Letjen Edy Menyerempet Politik
Redaktur & Reporter : Ken Girsang