jpnn.com - JOGJA – Gubernur DIJ, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengharapkan karakter polisi di era modern saat ini berubah, dari kekerasan menuju polisi kemanusiaan. Polisi diminta bisa memahami masyarakat di tempatnya bertugas. Sebab, hubungan interaktif polisi dan masyarakat, merupakan pintu masuk untuk menjadi polisi sipil.
Sultan mengatakan, polisi memang mewarisi berbagai penampilan militer. Sisa-sisa tersebut seperti seragam, bergerak sesuai komando dan beragam ciri militer lainnya. Dengan menjadi polisi semi-militer, diharapkan dapat menangani kejahatan lebih disiplin dan efisien.
BACA JUGA: Musim Batu Pengaruhi Tren Penjualan Emas
“Tapi mestinya penampilan militer hanya sampai di situ, dan selebihnya adalah kekuatan sipil,” harap Sultan seusai penandatanganan MoU antara Polda DIJ dengan Pemprov DIJ dan Pemkab serta Pemkot se-DIJ di Bangsal Pracimosono Kepatihan seperti dilansir Radar Jogja (Grup JPNN.com), Sabtu (9/5).
Menurut Sultan, untuk mengubah polri menjadi polisi sipil dan berwatak sipil, membutuhkan waktu yang panjang. Diakuinya, tidak mudah untuk merubah tradisi militer yang sudah mengakar lama di tubuh polri. Terlebih dengan muatan kurikulum pendidikan Polri di masa lalu, yang 40 persen di antaranya masih bersifat militer.
BACA JUGA: Kepala Siswi SD Ini Pecah Ditabrak Mobil saat Pulang Sekolah
Untuk itu, kurikulum pendidikan Polri sekarang sudah diubah dengan mengurangi pendidikan militer. Diakuinya, masih butuh waktu yang panjang dan tidak mudah untuk mengikis tradisi militer dan mewujudkan polisi sipil.
“Sekarang bicara menyangkut polisi sipil lebih dominan dan karakter itu (militer) akan berubah,” paparnya.
BACA JUGA: Pj Bupati Pilih Surati Kemendagri Ketimbang Perkarakan Surat BKN
Polisi, kata Sultan, juga dituntut bisa mengambil keputusan segera karena berbagai permasalahan sering tiba-tiba dan harus segera ditangani. Hal itu karena gangguan kamtibmas bisa datang setiap saat, dan butuh penanganan segera.
“Kalau tidak segera, bisa jadi penjahatnya lari, korban terburu terluka atau terbunuh,” paparnya.
Terpisah, Kapolda DIJ Brigjen Pol Erwin Triwanto mengatakan, harapan Gubernur DIJ tersebut juga merupakan harapan masyarakat lainnya. Diakuinya, pada saat awal reformasi polri, perilaku militer masih dominan. Tapi dirinya yakin sedikit demi sedikit karakter tersebut akan berkurang dan bergerak ke polisi sipil.
“Memang Polri itu juga masyarakat sipil, bukan militer,” terangnya.
Terkait dengan MoU Polda DIJ dengan Pemprov DIJ dan Pemkab serta Pemkot se-DIJ, Erwin menjelaskan, hal itu untuk melakukan verifikasi dan validasi persyaratan administrasi calon anggota polri dan calon aparatur sipil negara (ASN) Polri. Pengecekan dilakukan terhadap akte kelahiran, kartu keluarga dan KTP elektronik calon anggota polri dan ASN Polri.
Menurut Erwin, pengecekan tersebut merupakan sikap Polda DIJ yang menerapkan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (Betah), serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Melalui Betah ini sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan pada polri terutama Polda DIJ,” jelasnya.(pra/jko/ong/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Satpol PP, PSK, dan Pria Hidung Belang Kejar-kejaran saat Razia Pekat
Redaktur : Tim Redaksi