jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menganggap wajar Presiden Jokowi marah.
Dia memperkirakan, Jokowi tidak puas dengan kinerja para pembantunya di Kabinet Kerja Jilid II.
BACA JUGA: Jokowi Singgung Penyerapan Anggaran Kemenkes, Tunggu! Ini Data dari Komisi IX
"Terus terang, baru kali ini saya melihat presiden marah. Saya pikir ini bukan setting-an," kata Sultan, Selasa (30/6).
Senator dari Bengkulu itu menyatakan kemarahan Presiden Jokowi bukan tanpa alasan.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Marah 18 Juni, Video Dipublikasikan Tanggal 28, Ternyata Ini Alasannya
Menurutnya, di saat ekonomi luluh lantak akibat pandemi Covid-19, berbagai kebijakan pemulihan serta penanggulangan telah dibuat, tetapi fakta di lapangan apa yang dikerjakan para pembantu Jokowi justru tidak sesuai dengan kebijakannya.
"Sebenarnya saya merasa kasihan dengan Presiden Joko Widodo yang terkesan bekerja sendirian menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19," ungkapnya.
BACA JUGA: Soal Reshuffle, Moeldoko Sebut Presiden Jokowi Siap Pertaruhkan Reputasi Politik
Sultan menjelaskan, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan banyak kebijakan termasuk payung hukum perppu, darurat bencana dan lainnya.
Namun, ujar Sultan, pelaksanaan di lapangan tidak sama seperti yang diinginkan Jokowi untuk mempercepat pekerjaan yang bersinggungan dengan kesejahteraan rakyat.
"Sebagai pmpinan DPD kami sangat mendukung jika presiden ingin merombak para Menteri yang dianggap gagal," ujarnya.
Terlebih lagi kata Sultan, selain lamban, beberapa kementerian dianggap tidak serius bekerja, dan budaya ABS alias asal bapak senang masih membudaya.
Untungnya, kata Sultan, Jokowi tidak asal saja menerima laporan.
"Buktinya dalam rapat tersebut beliau juga menginstruksikan supaya belanja-belanja di kementerian terus digenjot. Karena menurut Pak Presiden semua yang dilaporkan menterinya masih biasa-biasa saja dan diminta segera dibelajankan secepatnya," katanya.
Sultan menduga, ada sebagian menteri Jokowi yang memiliki loyalitas ganda.
Selain ke presiden ada juga yang loyal untuk kepentingan parpol dan kelompok-kelompok tertentu.
"Seharusnya ini tidak boleh terjadi, ketika yang bersangkutan sepatutnya diangkat menjadi menteri, statusnya bukan pegawai parpol tetapi pembantu presiden dan hanya boleh loyal ke negara," jelasnya.
Mantan wakil gubernur Bengkulu itu menyatakan apa yang dikatakan Presiden Jokowi harus cepat direspons dan dikerjakan para penteri yang saat ini sedang menjabat.
"Jadi, makin cepat uang beredar di tengah masyakat, akan membantu pemulihan ekonomi nasional karena sisi konsumsi juga meningkat," paparnya.
Apalagi, ia menambahkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 pemerintah telah menganggarkan Rp 686,2 triliun, dengan perincian bidang kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 106,11 triliun dan pembiayaan korporasi Rp 44,57 triliun.
"Jika uang beredar, pengusaha kecil, UMKM bisa kembali bangkit. Jangan sampai hanya terbentur aturan, para menteri malah takut membelanjakan uang. Jangan sampai krisis 98 terulang. Kita semua harus punya sense of crisis," ujar Sultan.
Dia juga mengingatkan, siapa pun menteri yang merasa belum mampu menjalankan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi diharapkan dengan sendirinya untuk mundur. "Sebaiknya Gentle. Jangan nunggu di-reshuffle, mending mundur saja," pungkasnya. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy