jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengaku prihatin dengan realitas pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Tingginya rasio jumlah dan aset antar-UMKM di semua level, baik mikro, kecil dan menengah menunjukkan bahwa performa UMKM sedang mengalami kelesuan yang berdampak pada kesenjangan yang sangat ekstrim.
BACA JUGA: Ada Lapak Gratis untuk Para Pelaku UMKM di Gelaran MotoGP 2022
"Hal itu dapat dilihat pada perbandingan jumlah dan aset UMKM," ujar Sultan saat menjadi pembicara dalam ekspo UMKM Jogjakarta pada Senin (14/2) di Kantor DPD RI Jogjakarta.
Sultan pun menerangkan dari 65,5 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia pada 2019 atau sebelum pandemi, yang terdiri dari Usaha Mikro (Umi) 64,6 juta (98%), Usaha kecil 799 ribu (1,2%), usaha menengah (UM) 65 ribu (0,1%) dan Usaha besar (UB) sebanyak 5.637 Unit usaha (0,01%).
BACA JUGA: Fahri: Tidak Fair Membedah BUMN di Depan Umum, Bisa Diintip Pesaing
Menurut Sultan, tidak bisa membiarkan kenyataan 0,01 persen persen unit usaha besar menguasai 43 persen PDB nasional, sementara 99,99 UMKM dibiarkan memperebutkan 57 persen PDB yang tersedia.
"Khususnya bagi kelompok usaha mikro dan kecil (UMK) yang jumlahnya 94 persen atau sekitar 65 juta unit usaha yang juga menguasai 42 persen PDB. Jadi, antara 65 juta UMK dan 6 ribu Usaha besar Indonesia sama-sama menguasai 42 persen PDB. Sisanya 16 persen PDB adalah usaha menengah yang hanya berjumlah 66 ribu unit usaha," kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
BACA JUGA: Pemkab Gorontalo Utara segera Buka Seleksi PPPK Khusus Formasi Umum
Oleh karena itu, menurut Sultan, pihaknya merekomendasikan agar para stakeholder baik pemerintah, Lembaga keuangan dan dunia usaha/UMKM untuk bersama-sama menetapkan target yang terukurdan fokus dalam meningkatan kualitas dan kelas dari Usaha mikro dan kecil (UMK) ke level usaha menengah dengan mengakselerasi produktifitas dan memperluas pangsa pasar secara digital.
"Kita membutuhkan instrumen dan platform digital yang mampu menjawab semua problem pengembangan ekosistem bisnis UMK Indonesia secara inklusif dan terintegrasi. Saya kira itulah solusi terbaik dalam meng-up grade UMK kita ke level yang lebih stabil dan berkontribusi lebih pada perekonomian nasional," ujar Sultan.
Turut hadir dalam kegiatan ekspo UMKM Jogjakarta ini Senator Afnan Hadikusumo dan beberapa Senator lainnya seperti Ketua Pansus RUU Cipta Kerja DPD RI Dr. Alirmansori, Senator Muslim M Yatim, Senator Zuhri M Syazali, Senator Dharma Setiawan, dan Senator asal Sumatera Selatan Arniza Nilawati.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich