Sultan Minta Pemerintah Tingkatkan Penyaluran KUR Khusus Penyediaan Alsintan

Minggu, 27 November 2022 – 12:48 WIB
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. Foto: Tim DPD

jpnn.com - JAKARTA- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mendesak pemerintah dan Bank Himbara memperhebat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), khususnya pengadaan alat mesin pertanian atau alsintan.

Sultan mendorong percepatan agenda intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian di tengah ancaman krisis pangan global.

BACA JUGA: Sultan Najamudin Pengin BPOM Lebih Kuat & Berwenang

Menurutnya, penerapan model pertanian padat modal melalui penggunaan teknologi akan menjadi solusi konkret bagi peningkatan produktivitas pertanian di era perubahan iklim.

"Penggunaan alsintan dan penerapan teknologi pertanian modern Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Maka tak heran jika biaya produksi atau ICOR pertanian mereka sangat rendah dengan produktivitas yang sangat baik," kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, pada Minggu (27/11).

BACA JUGA: Jokowi Meluncurkan Program Taksi Alsintan untuk Dorong Petani Lebih Mandiri

"Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian harus segera menindaklanjuti hasil kesepakatan finance-agriculture G20 untuk mengatasi kerentanan pangan dengan meningkatkan pembiayaannya di sektor pertanian. Apalagi tengah dilakukan pemangkasan anggaran Kementan dari jumlah yang tertuang pada nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023," ujar Sultan.

Senator asal Bengkulu itu pun mengungkapkan bahwa KUR yang diberikan khusus untuk penyediaan alsintan masih relatif kecil, sehingga perlu untuk terus didorong.

BACA JUGA: Gelar Expo 2022, Pemuda Tani Indonesia Pamerkan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Berdasarkan data lima bank penyalur KUR, realisasi KUR Taksi Alsintan per September 2022 tercatat sebesar Rp 66,86 miliar yang diberikan kepada 272 debitur.

Sultan pun menyarankan agar pemerintah memberdayakan lulusan pertanian baik para lulusan sarjana dan diploma maupun lulusan SMK pertanian.

Tenaga terampil dan tenaga ahli pertanian dalam negeri cukup untuk mendukung penerapan teknologi pertanian modern, hanya selama ini belum diberikan kesempatan untuk mengembangkan ilmunya oleh pemerintah.

"Sejauh ini pemerintah belum maksimal memanfaatkan SDM dan hasil riset pertanian yang dihasilkan oleh sekolah dan kampus pertanian. Akibatnya banyak dari mereka yang justru berkarier di sektor non-pertanian. Hal ini tentu sangat menghambat proses pembangunan pertanian berbasis teknologi modern," ujar Sultan. (*/jpnn)


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler