PADANG---Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar segera merealisasikan pembangunan shelter, Maret mendatang. Pasalnya, dalam bulan ini, BNPB akan mencairkan anggaran pembangunan shelter untuk evakuasi tsunami sebesar Rp400 miliar untuk Sumatera Barat.
Diharapkan dengan segera dikucurkan dana bantuan untuk pembangunan shelter,maka tempat evakuasi sementara masyarakat itu dapat segera dikebut.Persyaratan kekokohan bangunan shelter menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi pemerintah dalam membangun shelter.Karena hal tersebut menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
“Tahun ini, ada dana alokasi untuk pembangunan shelter sebesar Rp1,1 triliun. Sumbar dapat Rp400 miliar. Porsinya dari anggaran total pembangunan shelter yang didapatkan Sumbar sebanyak 40 persen. BNPB bukannya lebih memprioritaskan pembangunan shelter untuk masyarakat Sumbar dan mengesampingkan masyarakat didaerah lain yang juga punya potensi yang sama. Namun, kekuatan energy gempa yang tersandra berada di Sumbar. Makanya, prioritas diberikan ke Sumbar,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif Kamis (7/2).
Ia berharap pembangunan shelter tersebut dilakukan pada Maret 2013 atau paling lambat pada bulan April mendatang.Pembangunan shelter juga diperuntukan untuk Pangandaran,Cilacap, Pacitan, Lumajang, Jember, Bali, Lombok, Flores, Mamere, Palu dan Papua. Bangunan shelter bukan tempat pengungsian.Namun hanya tempat masyarakat berlindung dari amukan gelombang besar.
Menurut prediksi, jika gempa besar terjadi, maka ombak akan menghantam daratan selama 2 jam. Selama waktu tersebut, masyarakat harus berada di shelter. Bangunan shelter juga harus dilengkapi dengan toilet dan pos kesehatan. Sebab, dua fasilitas tersebut, sangat dibutuhkan masyarakat jika bencana terjadi. Selain itu, dapur hotel yang masih berdiri diwajibkan untuk dapat menjadi tempat pemberian makanan bagi pengungsi.
“BNPB nanti akan membayar biayanya. Jangan sampai saat terjadi bencana. Manajemen hotel tidak bersedia menjadi tempat pendistribusian makanan bagi pengungsi. Bangunan shelter harus kokoh. Jangan sampai bangunan itu tak kokoh. Karena disana akan ribuan orang yang akan berlindung,”” ucapnya.
Syamsul Maarif mengatakan, di tabing akan ada tiga shelter yang akan dibangun. Bangunan itu akan ditempatkan di Lapangan Udara (Lanud) Tabing. Satu shelter akan menampung 30 ribu orang. “Alhamdulillah, izin untuk pendirian shelter disana telah kami dapatkan. Shelter itu akan menampung masyarakat di tabing, airtawar dan ulakkarang,” ucapnya.
Dia berharap masyarakat Sumbar dapat memanfaatkan bangunan shelter tersebut secara optimal. Sehingga,saat terjadinya gempa, masyarakat tak perlu harus berlari ke by pass untuk menyelamatkan diri. Namun, cukup berlari ke shelter. “Saya harap shelter ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kejadian di Aceh. Kami sudah bangun shelter untuk tempat evakuasi sementara bagi 4 ribu orang, namun ternyata hanya 34 orang yang memanfaatkannya,”ÂÂucapnya.
Provinsi Sumbar merupakan salah saru daerah yang mempunyai risiko tinggi terhadap ancaman gempabumi dengan magnitude 8,9 SR yang dikenal dengan megatrush Mentawai.Dimana dapat memicu terjadinya tsunami diwilayah pesisir Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai. Megathrust Mentawai adalah ancaman yang scientific-based yang telah menjadi perhatian para ahli diberbagai bidang yang terkait,baik dari tingkat nasional maupun internasional.
“Ancaman bencana harus kita antisipasi dengan langkah-langkah nyata yang dapat mengurangidampak risiko yang dapat ditimbulkan.Untuk ancaman bencana tsunami,Pemerintah Indonesia telah menyusun masterplan pengurangan risiko bencana tsunami yang mencakup 4 program utama yaitu penguatan rantai peringatan tsunami, pembangunan dan peningkatan tempat evakuasi sementara, penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta pembangunan kemandirian kebencanaan,” ucapnya.
Sebagai salah satu negara yang rawan terhadap bencana, Pemerintah Indonesia memahami pentingnya upaya pengurangan risiko dari ancaman nyata tersebut dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui latihan bersama yang melibatkan multi pihak terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional.
Saat ini tengah berlangsung kegiatan Concept Development Conference (CDC) and Initial Planning Converence (IPC) of the Internasional Table Top Exercise 2013. Dimana dihadiri oleh 18 negara. Sebanyak 10 negara dari Asean dan 8 dari East Asia Summit seperti China, Korea, India, Selandia Baru, Australia, Amerika dan Rusia.
Menurut Syamsul, setelah kegiatan ini, pada tahun 2014 mendatang, Negara yang hadir dalam pertemuan ini akan kembali datang ke Sumbar untuk melakukan simulasi terhadap prediksi gempa dan tsunami yang terjadi di Megathrust Mentawai. Pada kesempatan tersebut akan dating kapal-kapal besar dari 18 negara. Kapal perang yang datang tersebut, tentu saja membawa misi kemanusian.
Insya Allah nanti Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono akan hadir dalam kegiatan tersebut. Dengan adanya latihan tersebut, maka tentunya akan lebih memudahkan bagi negara-negara sahabat untuk memberikan bantuan terhadap korban gempa dan tsunami, ucapnnya.
Dia juga menginggatkan agar Pemprov Sumbar segera membentuk perda.Dimana dalam perda itu ada kekuatan yang memaksa fasilitas pelayanan publik harus menyiapkan shelter bagi masyarakat. “Gubernur bisa buat perda soal itu.Toh kan payung hukum dari kebijakan itu telah ada. Bangunan shelter harus bangunan yang kokoh,â€Ã‚Âucapnya
Gubern ur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan saat ini masyarakat Sumbar sudah mulai hidup berdampingan dengan gempa. Buktinya,saat terjadi gempa, tak terjadi lagi kepanikan masyarakat. Bahkan masyarakat hanya berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
“Alhamdulillah, sekarang masyarakat Sumbar sudah bisa hidup berdampingan dengan gempa. Tadi pagi saya cek, tak terlihat kepanikan luar biasa dari masyarakat terhadap gempa. Ini tentunya suatu pertanda yang cukup bagus,” ucapnya.
Bencana gempa dan tsunami memang tak dapat di prediksi, namun bukan berarti manusia tak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana. Saat ini, Pemprov Sumbar juga tengah berupaya untuk membuat mempercepat pembangunan shelter.
“Kami sudah usulkan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membangun shelter. Kami usulkan 300 shelter. Insya Allah, pembangunan shelter itu akan dimulai,tapi tak secara keseluruhannya, namun secara bertahap,” ucapnya.
Sumbar adalah etalase bencana. Dimana seluruh bencana ada di Sumbar. Pembangunan shelter untuk mitigasi bencana menjadi hal mutlak yang harus dilakukan.Berkaca dari pengalaman yang telah ada, pembuatan jalur evaluasi yang besar tidak efektif untuk mitigasi bencana. Sebab selalu saja terjadi kemacetan dimana- mana saat gempa terjadi.
Kendati begitu, sebutnya perluasan jalur evakuasi tetap akan dilakukan pemerintah. Jika sebelumnya pemerintah hanya fokus pada penuntasan jalur evaluasi, maka saat ini diarahkan pada mitigasi vertical (shelter).
Katanya, pemprov Sumbar akan membuat perda terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi kota dan kabupaten yang ada,Ini yang akan kami lakukan dalam mengurangi dampak resiko bencana. Evakuasi vertikal atau shelter akan diperbanyak.
Di setiap persimpangan nanti akan dibuah shelter untuk tempat evakuasi masyarakat. Sehingga dengan banyaknya tempat evakuasi masyarakat tidak berpikir untuk terus menyelamatkan diri ke bypass. “Saya juga minta partisipasi masyarakat untuk membuat shelter secara mandiri,” ujarnya.
Secara Nasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat jadi Juara III Katagori Penanggulangan Bencana Nasional.Piagam tersebut diserahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syafei Maarif kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayito didampingi Ka BPBD Sumbar Yazid Fadli selesai peletakan batu pertama pembangunan Unit Pelaksanaan Teknis BNPB Regional Sumatera di Lubeg. (ayu)
Diharapkan dengan segera dikucurkan dana bantuan untuk pembangunan shelter,maka tempat evakuasi sementara masyarakat itu dapat segera dikebut.Persyaratan kekokohan bangunan shelter menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi pemerintah dalam membangun shelter.Karena hal tersebut menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
“Tahun ini, ada dana alokasi untuk pembangunan shelter sebesar Rp1,1 triliun. Sumbar dapat Rp400 miliar. Porsinya dari anggaran total pembangunan shelter yang didapatkan Sumbar sebanyak 40 persen. BNPB bukannya lebih memprioritaskan pembangunan shelter untuk masyarakat Sumbar dan mengesampingkan masyarakat didaerah lain yang juga punya potensi yang sama. Namun, kekuatan energy gempa yang tersandra berada di Sumbar. Makanya, prioritas diberikan ke Sumbar,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif Kamis (7/2).
Ia berharap pembangunan shelter tersebut dilakukan pada Maret 2013 atau paling lambat pada bulan April mendatang.Pembangunan shelter juga diperuntukan untuk Pangandaran,Cilacap, Pacitan, Lumajang, Jember, Bali, Lombok, Flores, Mamere, Palu dan Papua. Bangunan shelter bukan tempat pengungsian.Namun hanya tempat masyarakat berlindung dari amukan gelombang besar.
Menurut prediksi, jika gempa besar terjadi, maka ombak akan menghantam daratan selama 2 jam. Selama waktu tersebut, masyarakat harus berada di shelter. Bangunan shelter juga harus dilengkapi dengan toilet dan pos kesehatan. Sebab, dua fasilitas tersebut, sangat dibutuhkan masyarakat jika bencana terjadi. Selain itu, dapur hotel yang masih berdiri diwajibkan untuk dapat menjadi tempat pemberian makanan bagi pengungsi.
“BNPB nanti akan membayar biayanya. Jangan sampai saat terjadi bencana. Manajemen hotel tidak bersedia menjadi tempat pendistribusian makanan bagi pengungsi. Bangunan shelter harus kokoh. Jangan sampai bangunan itu tak kokoh. Karena disana akan ribuan orang yang akan berlindung,”” ucapnya.
Syamsul Maarif mengatakan, di tabing akan ada tiga shelter yang akan dibangun. Bangunan itu akan ditempatkan di Lapangan Udara (Lanud) Tabing. Satu shelter akan menampung 30 ribu orang. “Alhamdulillah, izin untuk pendirian shelter disana telah kami dapatkan. Shelter itu akan menampung masyarakat di tabing, airtawar dan ulakkarang,” ucapnya.
Dia berharap masyarakat Sumbar dapat memanfaatkan bangunan shelter tersebut secara optimal. Sehingga,saat terjadinya gempa, masyarakat tak perlu harus berlari ke by pass untuk menyelamatkan diri. Namun, cukup berlari ke shelter. “Saya harap shelter ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kejadian di Aceh. Kami sudah bangun shelter untuk tempat evakuasi sementara bagi 4 ribu orang, namun ternyata hanya 34 orang yang memanfaatkannya,”ÂÂucapnya.
Provinsi Sumbar merupakan salah saru daerah yang mempunyai risiko tinggi terhadap ancaman gempabumi dengan magnitude 8,9 SR yang dikenal dengan megatrush Mentawai.Dimana dapat memicu terjadinya tsunami diwilayah pesisir Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai. Megathrust Mentawai adalah ancaman yang scientific-based yang telah menjadi perhatian para ahli diberbagai bidang yang terkait,baik dari tingkat nasional maupun internasional.
“Ancaman bencana harus kita antisipasi dengan langkah-langkah nyata yang dapat mengurangidampak risiko yang dapat ditimbulkan.Untuk ancaman bencana tsunami,Pemerintah Indonesia telah menyusun masterplan pengurangan risiko bencana tsunami yang mencakup 4 program utama yaitu penguatan rantai peringatan tsunami, pembangunan dan peningkatan tempat evakuasi sementara, penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta pembangunan kemandirian kebencanaan,” ucapnya.
Sebagai salah satu negara yang rawan terhadap bencana, Pemerintah Indonesia memahami pentingnya upaya pengurangan risiko dari ancaman nyata tersebut dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui latihan bersama yang melibatkan multi pihak terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional.
Saat ini tengah berlangsung kegiatan Concept Development Conference (CDC) and Initial Planning Converence (IPC) of the Internasional Table Top Exercise 2013. Dimana dihadiri oleh 18 negara. Sebanyak 10 negara dari Asean dan 8 dari East Asia Summit seperti China, Korea, India, Selandia Baru, Australia, Amerika dan Rusia.
Menurut Syamsul, setelah kegiatan ini, pada tahun 2014 mendatang, Negara yang hadir dalam pertemuan ini akan kembali datang ke Sumbar untuk melakukan simulasi terhadap prediksi gempa dan tsunami yang terjadi di Megathrust Mentawai. Pada kesempatan tersebut akan dating kapal-kapal besar dari 18 negara. Kapal perang yang datang tersebut, tentu saja membawa misi kemanusian.
Insya Allah nanti Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono akan hadir dalam kegiatan tersebut. Dengan adanya latihan tersebut, maka tentunya akan lebih memudahkan bagi negara-negara sahabat untuk memberikan bantuan terhadap korban gempa dan tsunami, ucapnnya.
Dia juga menginggatkan agar Pemprov Sumbar segera membentuk perda.Dimana dalam perda itu ada kekuatan yang memaksa fasilitas pelayanan publik harus menyiapkan shelter bagi masyarakat. “Gubernur bisa buat perda soal itu.Toh kan payung hukum dari kebijakan itu telah ada. Bangunan shelter harus bangunan yang kokoh,â€Ã‚Âucapnya
Gubern ur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan saat ini masyarakat Sumbar sudah mulai hidup berdampingan dengan gempa. Buktinya,saat terjadi gempa, tak terjadi lagi kepanikan masyarakat. Bahkan masyarakat hanya berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
“Alhamdulillah, sekarang masyarakat Sumbar sudah bisa hidup berdampingan dengan gempa. Tadi pagi saya cek, tak terlihat kepanikan luar biasa dari masyarakat terhadap gempa. Ini tentunya suatu pertanda yang cukup bagus,” ucapnya.
Bencana gempa dan tsunami memang tak dapat di prediksi, namun bukan berarti manusia tak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana. Saat ini, Pemprov Sumbar juga tengah berupaya untuk membuat mempercepat pembangunan shelter.
“Kami sudah usulkan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membangun shelter. Kami usulkan 300 shelter. Insya Allah, pembangunan shelter itu akan dimulai,tapi tak secara keseluruhannya, namun secara bertahap,” ucapnya.
Sumbar adalah etalase bencana. Dimana seluruh bencana ada di Sumbar. Pembangunan shelter untuk mitigasi bencana menjadi hal mutlak yang harus dilakukan.Berkaca dari pengalaman yang telah ada, pembuatan jalur evaluasi yang besar tidak efektif untuk mitigasi bencana. Sebab selalu saja terjadi kemacetan dimana- mana saat gempa terjadi.
Kendati begitu, sebutnya perluasan jalur evakuasi tetap akan dilakukan pemerintah. Jika sebelumnya pemerintah hanya fokus pada penuntasan jalur evaluasi, maka saat ini diarahkan pada mitigasi vertical (shelter).
Katanya, pemprov Sumbar akan membuat perda terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi kota dan kabupaten yang ada,Ini yang akan kami lakukan dalam mengurangi dampak resiko bencana. Evakuasi vertikal atau shelter akan diperbanyak.
Di setiap persimpangan nanti akan dibuah shelter untuk tempat evakuasi masyarakat. Sehingga dengan banyaknya tempat evakuasi masyarakat tidak berpikir untuk terus menyelamatkan diri ke bypass. “Saya juga minta partisipasi masyarakat untuk membuat shelter secara mandiri,” ujarnya.
Secara Nasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat jadi Juara III Katagori Penanggulangan Bencana Nasional.Piagam tersebut diserahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syafei Maarif kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayito didampingi Ka BPBD Sumbar Yazid Fadli selesai peletakan batu pertama pembangunan Unit Pelaksanaan Teknis BNPB Regional Sumatera di Lubeg. (ayu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Khawatir SiLPA Aceh Membengkak
Redaktur : Tim Redaksi