Sumut dan Lampung Ekspor Kakao Oplosan

Selasa, 16 Desember 2014 – 20:02 WIB
Kakao. Foto: kinciakincia.com

jpnn.com - JAKARTA - Posisi Sumatera Barat (Sumbar) di tahun 2014 masuk dalam lima besar daerah produksi kakao nasional. Bahkan produksi petani kakao Sumbar saat ini juga menjadi primadona eksportir kakao di Provinsi Sumatera Utara dan Lampung.

 Dua provinsi itu butuh kakao asal Sumbar untuk dioplos dengan kakao produk lokalnya guna mengangkat standar kualitas kakaonya agar layak ekspor.

BACA JUGA: Rupiah Melemah, Menteri Sofyan Salahkan Tren Global

Dari data yang dilansir oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kakao Indonesia (DPP Askindo) di Jakarta, uang yang masuk ke Sumbar dari hasil transaksi kakao setiap tahunnya rata-rata mencapai 115 juta dolar Amerika Serikat (AS), masing-masing sekitar 75 juta dolar AS dari Lampung dan 40 juta dolar AS dari Sumatera Utara.

"Dana tersebut mengalir langsung ke petani kakao di empat sentra produksi kakao Sumbar yakni Kabupaten Tanahdatar, Padang Pariaman, 50 Kota dan Pasaman," kata Ketua Umum DPP Askindo, Ir H Zulhefi Sikumbang, di Jakarta, Selasa (16/12).

BACA JUGA: Rupiah Terus Melemah, Persis Kejadian 2013

Kalau produksi kakao Sumbar tidak digunakan sebagai bahan oplosan oleh eksportir Sumatera Utara dan Lampung, produk kakao kedua provinsi tersebut tidak lolos kualifikasi kualitas ekspor.

"Kalau Sumatera Utara dan Lampung mau ekspor kakaonya, harus campur dulu biji kakaonya dengan biji kakao asal Sumbar, baru lolos kualitas ekspor," ujar jebolan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1986 itu.

BACA JUGA: Libur Natal dan Tahun Baru, Penumpang KAI Diprediksi Meningkat 4 Persen

Menyoal posisi Sumbar yang saat ini masuk lima besar nasional produsen kakao tapi masih belum memiliki Dewan Pengurus Daerah (DPD) Askindo definitif, Zulhefi menjelaskan karena masih ada kendala teknis terkait persyaratan yang harus terpenuhi untuk berdirinya sebuah DPD Askindo di Sumbar, misalnya soal jumlah minimal sentra kakao di kabupaten, lalu eksportir dan pedagang kakao antarpulau.

"Minimal sebuah provinsi harus memiliki tujuh sentra produksi yang tersebar di kabupaten-kabupaten, lalu kreteria produksi serta minimum lima eksportir dan pedagang antarpulau. Tapi selaku pimpinan Askindo, dalam tahun 2015, saya bisa pastikan DPD Askindo Sumbar sudah defintif dan perwakilan DPP Askindo di Sumbar yang sudah ada sejak tahun 2011 akan ditarik," jelasnya.

Saat ini ada lebih dari 10 ribu petani kakao di Sumbar. "Saya akan tetap memperlakukan Sumbar secara khusus guna percepatan Ranah Minang menjadi kawasan sentra primer terdepan produksi kakao nasional. Keinginan DPP Askindo tersebut didukung masyarakat petani kakao dan bupati di Sumbar. Mereka bertekad merebut posisi terdepan sentra primer produksi kakao,” pungkasnya.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Nilai Tukar Rupiah Merosot, JK Minta Masyarakat Tetap Tenang


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler