jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah sungai atau kali di Jakarta mengalami penyempitan. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari tertimbun lumpur, sampah, hingga diuruk oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Persoalan tersebut salah satunya diungkapkan anggota Badan Anggaran (banggar) DPRD DKI Jakarta Syarifuddin yang mengatakan, Kali Bangleo di Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, mengalami penyempitan akibat diuruk warga. Dia menyebut, lebar Kali Bangleo yang semula 6 meter, kini tinggal tersisa 1 meter.
BACA JUGA: Wanita Tiongkok Tewas Bersimbah Darah di Hotel Jakpus
"Kali Bangleo yang ada di Kali Baru itu sudah tiga tahun berturut-turut karena lebarnya 6 meter, sekarang jadi 1 meter, diuruk warga," ujar Syarifuddin, saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/9).
Akibat penyempitan lebar Kali Bangleo, lanjut Syarifuddin, tiga RW di Kali Baru jadi wilayah langganan banjir. Syarifuddin meminta Kali Bangleo dinormalisasi. "Perlu normalisasi itu Kali Bangleo. Jadi, tiga tahun ada tiga RW yang kebanjiran. Tolong jadi perhatian," kata Syarifuddin.
BACA JUGA: Penjual Kambing Ditangkap Usai Mencuri di Hotel Berbintang
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan kemudian menanyakan apakah anggaran Rp 44.163.440.937 atau Rp 44 miliar untuk pemeliharaan saluran/kali dan kelengkapannya di sistem aliran timur bisa untuk membereskan Kali Bangleo juga.
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Rodia Renaningrum menjawab bisa. Namun, dia menyebut perlu berkoordinasi dengan perangkat wilayah mengingat Kali Bangleo diokupasi warga.
BACA JUGA: Bye Bye Jakarta, DWP Kabur ke Bali
"Ketika kali sudah diokupasi oleh warga, barangkali nanti kita perlu kerja sama dengan perangkat wilayah. Kami akan masuk ketika posisi di masing-masing kali yang awalnya 6 meter menjadi 1 meter sudah clear dari warga, kami pasti masuk," ucap Rodia.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mempertanyakan kemampuan Dinas SDA DKI menyerap anggaran di sisa tahun 2018. Salah satunya anggaran untuk waduk sebesar Rp 59 miliar.
"Bu, waduk mana yang dibangun dengan anggaran Rp 59 miliar itu? Bagaimana cara Ibu menghabiskan Rp 59 miliar dalam waktu dua bulan? Memang bangunnya kayak Jinny Oh Jinny?," ujar Taufik.
Apalagi, pembangunannya dilakukan secara swakelola oleh Dinas SDA sendiri. Taufik merasa janggal karena biasanya pembangunan dilakukan oleh pihak ketiga dengan lelang.
Taufik menilai, pembangunan secara swakelola akan memakan waktu lebih lama. Hal ini juga dikritik oleh anggota Banggar lainnya.
Ruslan dari Fraksi Partai Hanura meminta Dinas SDA menjelaskan rencana teknis pembangunan waduk-waduk itu.
"Anggaran sekian miliar ini Ibu kerjakan sendiri tanpa tender. Coba Ibu jelaskan teknis pekerjaannya bagaimana?," terang Ruslan.
Dalam rapat, Rodia mengatakan, Dinas SDA sanggup untuk menyerap anggaran itu.
Namun, hal yang berbeda justru disampaikan oleh jajaran teknisnya yaitu Kepala Bidang Aliran Timur Dinas Sumber Daya Air DKI, Nelson Simanjuntak.
Nelson mengatakan, tahapan pembangunan waduk harus dimulai dengan pembuatan kajian, pembebasan lahan, dan pembuatan Detail Engineering Design (DED). Setelah itu baru bisa dilakukan pembangunan fisik.
Untuk pembuatan DED, waktu yang dibutuhkan sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Karena masalah waktu itu, Nelson mengatakan, besar anggaran yang bisa diserap untuk tahun ini kemungkinan sebesar Rp 24 miliar.
Adapun waktu pelaksanaan APBD-P tinggal 2-3 bulan. "Kita di Rp 24 miliar itu yang paling optimistis bisa kita laksanakan," ujar Nelson.
"Ini kontradiktif. Sekdisnya bilang siap, tapi yang di teknisnya bilang enggak," kata Ruslan, menanggapi itu.
Sampai siang kemarin, masih belum ada kesepakatan tentang anggaran tersebut. Banggar masih akan membahasnya dalam rapat lanjutan. (nas/ibl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yeaahh!!! Judas Priest Siap Beraksi di Jakarta
Redaktur & Reporter : Adil