jpnn.com, JAKARTA - Analis politik Adi Prayitno menilai Partai Gerindra hampir dipastikan dapat jatah menteri di kabinet. Sinyalemen kuat tergambar pascapertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jumat (11/10).
Hanya saja pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, itu menyayangkan langkah Gerindra yang sekarang dipandang publik sebagai simbol oposisi. Kondisi ini menurutnya juga bisa membahayakan demokrasi di Indonesia ke depan.
BACA JUGA: Kalau Jokowi dan Prabowo Sudah Begini, Hampir Pasti Gerindra Dapat Jatah Menteri
"Ini akan jadi kabar buruk bagi oposisi, karena hanya akan mungkin menyisakan PKS sebagai oposan. Padahal demokrasi yang kuat dan sehat itu meniscayakan oposisi yang kuat," kata Adi di Jakarta, Jumat malam.
Adi sendiri menilai bahwa simbol oposisi di Gerindra selama ini ada pada sosok Prabowo. Bukan PKS, PAN apalagi Demokrat. Sehingga akan menjadi sebuah lelucon ketika tokoh oposan malah melebur dengan kekuasaan. Apalagi jika ke depan Gerindra yang selama ini kritis harus memuji-muji Jokowi ke depannya.
BACA JUGA: Pak Prabowo Lirik Presiden Jokowi Sambil Bicara Andai Gerindra Tak Masuk Kabinet
"Enggak kebayang kalau Gerindra yang selama ini kritis, bahkan cukup ekstrem perbedaan pendapat politiknya dengan Jokowi, tiba-tiba setiap hari harus muji-muji Jokowi. Ada bentrokan psikologis yang tak bisa dihindari. Ini akan sangat lucu, bagaimana kita bisa menjelaskan pada publik," tutur Adi.
Bila hal itu benar-benar kejadian, kata direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, maka yang akan menjadi korban adalah rakyat yang selama Pilpres 2019 jadi terbelah. Mereka harus menyaksikan idola mereka yang sebelumnya jadi kompetitor, kini berpelukan mesra dan bagi-bagi kekuasaan.
BACA JUGA: PKB tak Keberatan Gerindra-Demokrat Gabung ke Jokowi, Tetapi Ada Syaratnya
"Politik kita ini agak rumit dijelaskan, bagaimana kalkulasi hubungan oposisi pemerintah. Ya sah saja sih, cuma agak sedikit aneh. Kemarin berantem ekstrem pendapatnya sampe terbelah, tiba-tiba saling berangkulan di kabinet. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan pada rakyat kalau begini model poltiik kita," tandas Adi. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam