JAKARTA - Dosen Ilmu Filsafat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Doni Gahrial Adian mengingatkan, kekecewaan terhadap era reformasi jangan lantas menyerahkan supremasi sipil kembali militer sebagaimana yang pernah terjadi di era orde baru. Jika ini terjadi, jutru berbahaya.
"Bahaya, kalau supremasi sipil dikembalikan ke otoriter dan militeristik karena kecewa terhadap reformasi," kata Doni Gahrial Adian, di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (20/5).
Militer lanjut dia, tidak kenal kompromi dan diplomasi dalam menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah yang rumit, penyelesaiannya tempur dengan prinsip membunuh atau dibunuh.
Sementara, kata dia, institusi sipil kaya persoalan konflik namun menghargai keberbedaan yang ada.
"Kalau dalam perjalanannya ada pemerintahan sipil tidak baik maka sanksinya siapa yang memimpin saat itu tidak akan dipilih lagi oleh masyarakat melalui Pemilu," ujar Doni.
Karena itu, kata dia, dalam sistem demokrasi harus ada oposisi yang efektif sebagai penyeimbang kekuasaan. "Begitu pemerintahan berkuasa tidak efektif lagi menjalankan kewajiban konstitusinya maka oposisi menyiapkan rencana kerja dan beritahu rakyat. Kalau tertarik, pasti direspon rakyat melalui Pemilu," imbuh Doni. (fas/jpnn)
"Bahaya, kalau supremasi sipil dikembalikan ke otoriter dan militeristik karena kecewa terhadap reformasi," kata Doni Gahrial Adian, di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (20/5).
Militer lanjut dia, tidak kenal kompromi dan diplomasi dalam menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah yang rumit, penyelesaiannya tempur dengan prinsip membunuh atau dibunuh.
Sementara, kata dia, institusi sipil kaya persoalan konflik namun menghargai keberbedaan yang ada.
"Kalau dalam perjalanannya ada pemerintahan sipil tidak baik maka sanksinya siapa yang memimpin saat itu tidak akan dipilih lagi oleh masyarakat melalui Pemilu," ujar Doni.
Karena itu, kata dia, dalam sistem demokrasi harus ada oposisi yang efektif sebagai penyeimbang kekuasaan. "Begitu pemerintahan berkuasa tidak efektif lagi menjalankan kewajiban konstitusinya maka oposisi menyiapkan rencana kerja dan beritahu rakyat. Kalau tertarik, pasti direspon rakyat melalui Pemilu," imbuh Doni. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Minta Kasad Baru Transparan Soal Pengadaan Alutsista
Redaktur : Tim Redaksi