Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Hadi Sucahyono menuturkan bahwa salah satu indikasi Surabaya layak menjadi contoh adalah kedatangan tim dari UN Habitat pada Juni lalu. Selama di Indonesia tim tersebut hanya mengunjungi Surabaya.
Selanjutnya, pada awal September, Wali Kota Tri Rismaharini juga diundang menjadi pembicara di forum UN Habitat di Argentina. ''Direktur UN Habitat langsung datang, lho,'' ungkap Hadi yang juga menjadi pemateri dalam diskusi bertema Aspirasi dari Permukiman Kumuh.
Selain itu, penataan kawasan permukiman kumuh dengan membuat flat pun patut diacungi jempol. Pemkot Surabaya aktif dalam menata kawasan serta berkoordinasi dengan pusat. Salah satunya, soal pembuatan flat di Romo Kalisari dengan empat twin blocks (blok kembar). ''Mereka bisa merawat dan mengelolanya dengan baik,'' imbuhnya.
Penataan permukiman kumuh sebenarnya juga menemui banyak kendala. Yang paling berat adalah pendanaan. Dana dari pusat untuk mengurusi permukiman kumuh seluas 37 ribu hektare se-Indonesia ternyata tidak cukup banyak. Yakni, hanya Rp 16 triliun. Itu masih 35 persen dari total kebutuhan seluruhnya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menjadi salah satu pemateri dalam diskusi tersebut menyebutkan bahwa penataan flat memang menjadi salah satu atensi tersendiri. (jun/dos)
BACA JUGA: Sebelas SKPD Raih Rapor Merah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengisian Jabatan Gubernur Riau Tunggu PP Pelengkap Perppu Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi