"Kami berikan apresiasi pada Pemkot Surabaya yang berhasil melaksanakan e-government. Nantinya Surabaya akan kami jadikan sebagai pembanding sistem pemerintahan elektronik nasional. Selain Itu, Surabaya bersama tiga daerah lain diusulkan untuk menerima penghargaan dari PBB," ungkap Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Rabu (11/1).
Penerapan e-government, lanjutnya, sudah cukup lama disosialisasikan. Sayangnya, banyak pemda yang kurang mendukung. Padahal asosiasi administrasi publik mendorong agar semakin banyak daerah yang mendapatkan penghargaan dari PBB.
"Sayang sekali, program pusat untuk menciptakan sistem pemerintahan elektronik kurang dapat dukungan daerah," sesalnya.
Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pemerintahan elektronik menjadi indikator utama. "80 persen faktor pelaksanaan reformasi birokrasi ditentukan lewat program e-government. Diharapkan nantinya menjadi leverage (pengungkit) dalam upaya pemberantasan korupsi," cetus guru besar Universitas Indonesia ini.
Ditambahkan Eko Prasodjo, keberhasilan penerapan e-government bukan hanya pada pemanfaatan teknologinya, tapi bagaimana melakukan perubahan. Meski begitu, sebaik apapun sistemnya, akan tergantung political will, termasuk dalam pemangkasan struktur organisasi, SDM serta business process-nya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembatasan BBM Dinilai Tidak Adil
Redaktur : Tim Redaksi