Surabaya Sudah Over Supply Mal

Kamis, 23 Agustus 2012 – 09:45 WIB
SURABAYA - Semakin padatnya keberadaan mal di Surabaya, membuat tingkat persaingan mal semakin ketat. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim Didi Moelyadi Simson menghimbau pemilik modal untuk mengalihkan pembangunan pusat perbelanjaan atau mal di tingkat II atau kabupaten.    

"Saat ini jumlah mal di Surabaya yang tercatat sebagai anggota APPBI, 22 mal. Beberapa mal diantaranya memiliki tingkat keterisian tenant yang rendah dan pemainnya hanya tetap, ini menandakan kebutuhan mal di Surabaya telah over supply. Berbeda drastis dengan yang terjadi di daerah tingkat II," katanya kemarin.

Selama ini Didi masyarakat daerah terpaksa harus mencari kebutuhannya di kota karena ketidaktersediaan mal di daerahnya. Daerah yang belum dimaksimalkan yaitu Probolinggo, Jember, Bojonegoro, dan Tuban. Sedangkan daerah yang saat ini telah berkembang pusat perbelanjaannya yaitu Malang. Di sana tercatat 9 pusat perbelanjaan. "Sedangkan Sidoarjo dan Gresik yang secara geografis berbatasan langsung dengan Surabaya, masih belum optimal," jelasnya.

Daerah lain yang memiliki perkembangan yang signifikan jumlah pusat perbelanjaannya yaitu Kediri, terdapat empat pusat perbelanjaan. Oleh karena itu ia berencana mengukuhkan DPC APPBI Kediri. Saat ini di Jatim hanya ada dua DPC yaitu Surabaya dan Malang. Untuk dapat menjadi DPC setidaknya terdapat empat mal di daerah tersebut.

Ia menambahkan, jika pembangunan mal masih terus terpusat akan tercipta iklim bisnis yang buruk. Mal yang tingkat keterisiannya tenant di bawah 70 persen dipastikan merugi. Pemilik mal terpaksa harus mensubsidi biaya operasionalnya. "Sekarang ini telah ada beberapa mal yang tingkat keterisian tenantnya di bawah 70 persen bahkan, 50 persen," terangnya.

Tahun ini, lanjut Didi di Surabaya tak ada mal baru yang dibuka. Namun ada beberapa mal yang masih dalam proses pembangunan. Investor harus memiliki bidikan segmen yang kuat. Segmen ini tak hanya tingkat kelas yang dibidik namun juga jenis barang yang ditawarkan. "Jika tidak, pasti akan ditinggalkan pengunjung," ujarnya.

Selain itu, terkait perizinan pembangunan Didi juga menghimbau pemerintah provinsi lebih selektif dalam memetakan tempat. "Jangan sampai ada yang head to head, sebab mal baru yang diharapkan dapat lebih meningkatkan gairah ekonomi daserah justru merugikan beberapa pihak," ucapnya. (uma)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Uang Masuk Ke Jawa Naik 42 Persen

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler