JAKARTA — Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan, memastikan Aceng Fikri tidak lagi memiliki alasan menolak dimakzulkan dari posisinya sebagai Bupati Garut. Karena Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 tahun 2013, sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 20 Februari 2013 lalu.
Keppres tersebut menurutnya, dikirimkan Kemendagri Kamis (21/2) kemarin dan sudah diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Kamis petang. “Dengan Keppres tersebut, maka Gubernur Jawa Barat tinggal mengeksekusi (pemberhentian) dengan memanggil Aceng. Jadi setiap tahap pemberhentian sudah dilalui dengan mengacu aturan yang ada,” ujarnya di Jakarta, Jumat (22/2).
Artinya ketika Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan memanggil Aceng, menurut Djo -panggilan akrab Djohermansyah Djohan-, saat itulah menjadi akhir masa jabatan Aceng sebagai Bupati Garut.
Ditambahkan Djo, selain berisi salinan Keppres pemecatan, Surat Keputusan (SK) yang dikirim Mendagri ke Sekda Jabar juga berisi keputusan pengangkatan Wakil Bupati Agus Hamdani sebagai Pelaksana Tugas Bupati Garut. Namun untuk SK pengangkatan sebagai Bupati defenitif, baru akan menyusul kemudian.
“Setelah dilantik menjadi Plt, Agus akan melapor terlebih dahulu kepada Mendagri untuk berkonsultasi terkait pengaturan mekanisme kerja. Nah dalam waktu beberapa hari kemudian, barulah Agus diusulkan dan ditetapkan sebagai bupati definitif lewat sidang paripurna DPRD Garut. Baru kami keluarkan SK agar Agus dilantik oleh gubernur Jawa Barat,” katanya.
Saat ditanya terkait posisi Wakil Bupati yang menggantikan posisi Agus, menurut Djo akan dibiarkan kosong. Hal ini mengacu pada Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana wakil kepala daerah tidak harus diisi kalau masa pemerintahan kurang dari 18 bulan. Sementara diketahui, periode pemerintahan Bupati Garut saat ini akan berakhir pada Januari 2014.(gir/jpnn)
Keppres tersebut menurutnya, dikirimkan Kemendagri Kamis (21/2) kemarin dan sudah diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Kamis petang. “Dengan Keppres tersebut, maka Gubernur Jawa Barat tinggal mengeksekusi (pemberhentian) dengan memanggil Aceng. Jadi setiap tahap pemberhentian sudah dilalui dengan mengacu aturan yang ada,” ujarnya di Jakarta, Jumat (22/2).
Artinya ketika Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan memanggil Aceng, menurut Djo -panggilan akrab Djohermansyah Djohan-, saat itulah menjadi akhir masa jabatan Aceng sebagai Bupati Garut.
Ditambahkan Djo, selain berisi salinan Keppres pemecatan, Surat Keputusan (SK) yang dikirim Mendagri ke Sekda Jabar juga berisi keputusan pengangkatan Wakil Bupati Agus Hamdani sebagai Pelaksana Tugas Bupati Garut. Namun untuk SK pengangkatan sebagai Bupati defenitif, baru akan menyusul kemudian.
“Setelah dilantik menjadi Plt, Agus akan melapor terlebih dahulu kepada Mendagri untuk berkonsultasi terkait pengaturan mekanisme kerja. Nah dalam waktu beberapa hari kemudian, barulah Agus diusulkan dan ditetapkan sebagai bupati definitif lewat sidang paripurna DPRD Garut. Baru kami keluarkan SK agar Agus dilantik oleh gubernur Jawa Barat,” katanya.
Saat ditanya terkait posisi Wakil Bupati yang menggantikan posisi Agus, menurut Djo akan dibiarkan kosong. Hal ini mengacu pada Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana wakil kepala daerah tidak harus diisi kalau masa pemerintahan kurang dari 18 bulan. Sementara diketahui, periode pemerintahan Bupati Garut saat ini akan berakhir pada Januari 2014.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perhutani Periksa Ulang Lahan
Redaktur : Tim Redaksi