jpnn.com - JAKARTA – Survei ALGORITMA: Masyarakat Tak Setuju Pj Gubernur DKI Dekat dengan Presiden Jokowi.
Hasil survei ALGORITMA Research & Consulting menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju kursi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta diisi sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Heru Budi Terpilih jadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Gembong Warsono: Tugas Berat Menanti
Saat responden disodori pertanyaan setujukah Anda Pj gubernur DKI Jakarta sosok yang dekat dengan Presiden Jokowi, sebanyak 55,7 persen menyatakan tidak setuju, 38,1 persen setuju, sisanya menjawab tidak tahu.
Sebanyak 49,3 persen responden juga tidak setuju Pj gubernur DKI Jakarta sosok yang dekat dengan Gubernur Anies Baswedan. Sebanyak 44,5 persen menyatakan setuju. Sisanya menjawab tidak tahu.
BACA JUGA: Hasil Survei IPO soal Pj Gubernur DKI: Bahtiar Teratas, Selisih Jauh
Sebanyak 98,8 persen responden menyatakan setuju Pj Gubernur DKI sosok yang memiliki kemampuan berkomunikasi secara sosial dan politik secara baik.
Mayoritas mutlak responden, yakni 96,0 persen setuju Pj gubernur DKI sosok pemersatu, tidak masuk golongan kadrun dan cebong.
BACA JUGA: Hasil Survei Terbaru: Masyarakat Inginkan Bahtiar Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Hal tersebut diperkuat dengan jawaban responden saat disodori pertanyaan “sosok yang netral dari politik identitas”. Sebanyak 94,0 persen menyatakan setuju.
Sebanyak 86,9 persen responden setuju kursi Pj gubernur DKI diisi sosok yang dapat bersinergi dengan Kemendagri dan DPR untuk dapat menyelesaikan revisi UU DKI Jakarta, terkait ibu kota negara yang akan pindah ke Kalimantan Timur.
Direktur Eksekutif ALGORITMA Aditya Perdana menyebutkan, jumlah sampel survei ini 420 responden, yang terbagi secara proporsional mewakili penduduk DKI Jakarta usia dewasa.
“Pengumpulan data pada 27 September hingga 3 Oktober 2022 melalui wawancara telepon menggunakan kuesioner dilakukan 20 enumerator. Margin of error plus minus 4,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen,” ujar Aditya Perdana. yang juga pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), saat memaparkan hasil surveinya pada Diskusi Online: Tantangan Penjabat Gubernur DKI Menyongsong Pemilu Serentak dan Pemindahan Ibukota, pada Minggu (9/10).
Hadir juga sebagai pembicara Siti Zuhro, pengamat politik yang juga peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Sosok Pj Gubernur DKI Jangan Bikin Gaduh
Diketahui, ada 3 calon Pj Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan DPRD, yakni Kasetpres Heru Budi Hartono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, dan Sekdaprov DKI Jakarta Marullah Matali.
Dikabarkan, Presiden Jokowi memilih Heru Budi sebagai Pj gubernur DKI Jakarta setelah menggelar rapat Tim Penilai Akhir (TPA) pada Jumat (7/10). Namun, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana terkait hal ini.
Prof Siti Zuhro pada diskusi tersebut mengatakan, Pj gubernur DKI sangat strategis karena akan memimpin hingga 2 tahun.
Jika penunjukan Pj gubernur DKI Jakarta lebih kental pertimbangan politis, maka dampaknya akan buruk pada pembangunan Jakarta 2 tahun ke depan.
Dikatakan juga, penunjukan Pj gubernur DKI jangan sampai menimbulkan kegaduhan.
“Jangan sampai menimbulkan kegaduhan, apalagi kalau terkait soal integritas, yang berkaitan dengan hukum dan diberitakan secara luas,” kata Mbak Wiwiek, panggilan akrab Prof Siti Zuhro.
Dia menilai, hasil survei ALGORITMA menggambarkan seperti apa sosok Pj Gubernur DKI yang dikehendaki masyarakat.
Presiden Jokowi, kata Prof Siti, mestinya mendengar aspirasi masyarakat tersebut. (sam/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu