jpnn.com, JAKARTA - Blusukan ala Presiden Joko Widodo alias Jokowi masih sangat efektif untuk menarik simpati publik. Hal itu terbukti dari hasil survei kolaborasi antara Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dirilis hari ini, Minggu (23/2).
Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 45,2 persen responden menyukai calon pemimpin yang rajin blusukan. Sementara pemimpin dengan kemampuan cepat-tanggap dalam mengatasi permasalahan ada di tempat kedua dengan 29,7 persen.
BACA JUGA: Hari ke-3, Mendikbud Nadiem kok Belum Blusukan ke Lokasi Banjir?
"Jadi blusukan seperti yang dilakukan oleh para pemimpin kita itu jauh lebih disukai ketimbang yang lainnya. Dan banyak juga pemimpin-pemimpin yang hanya populer di udara, tapi elektabilitasnya dia tidak berkaki, karena jarang turun ke masyarakat," kata Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno di Jakarta, Minggu (23/2).
Menurut Adi, masyarakat suka dengan pemimpin yang mau berinteraksi dengan masyarakat. Apalagi pemimpin tersebut senantiasa menyapa dan menghibur suasana hati masyarakat yang dilanda kesusahan dalam hidupnya.
BACA JUGA: Jokowi Ajak Dua Stafsus Milenialnya Blusukan ke Jawa Tengah
Selain dari faktor kebiasaan, survei juga membuktikan bahwa mayoritas publik masih memilih capres berdasarkan sifat dan kepribadiannya. Sifat dan kepribadian yang paling disukai oleh publik adalah jujur dan antikorupsi (50,7 persen), serta tegas dan berani dalam mengambil tindakan (16,9 persen).
Sifat dan kepribadian itu disukai karena publik menyukai pemimpin yang moralnya baik. Kriteria pemimpin yang bermoral baik menurut responden adalah pemimpin yang jujur (38,4 persen) dan bertanggung jawab (31,9 persen).
BACA JUGA: Begini Penampilan Jokowi Blusukan Pakai Super Puma
Pada kriteria lainnya, Adi mengatakan bahwa responden menekankan aspek keagamaan dalam memilih capres-cawapres, namun tidak menekankan aspek kesukuan.
Pada aspek keagamaan, responden menginginkan pasangan capres muslim-cawapres Muslim (68,2 persen). Sedangkan pada aspek kesukuan, responden tidak menekankan pada suku tertentu. Sebanyak 60,8 persen menyatakan bahwa capres-cawapres boleh berlatar belakang dari suku manapun. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil