jpnn.com - JAKARTA – Setahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sudah banyak hal yang dinilai publik. Melalui survei Indo Barometer terhadap 1.200 responden di 34 provinsi, diketahui ada 16 program mau pun kinerja pemerintah yang tak disukai publik secara umum.
Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari salah satu yang paling dibenci publik adalah kenaikan harga BBM.
BACA JUGA: Beginilah Nagari Pakandangan Gunakan Dana Desa Maka Dapat Pujian dari Menteri Jaafar
“Sebanyak 10,3 persen responden dalam survei tidak menyukai kenaikan harga BBM. Dari dulu kebijakan kenaikan harga BBM memang tidak pernah disetujui publik,” ujar Qodari dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Kamis (8/10).
Selanjutnya, sebanyak masing-masing 4,8 persen responden tidak menyukai adanya kenaikan harga bahan pokok dan kinerja pemerintah yang dianggap belum semua terbukti. Disusul sebanyak 3,7 persen publik yang menganggap proses pelayanan kesehatan dipersulit.
BACA JUGA: CATAT! Dua Bulan, Kerugian Karhutla di Riau Capai Rp28 Triliun
Lalu, kata Qodari, sebesar 2,1 persen publik menganggap ekonomi masih kurang stabil. Sebanyak 1,9 persen responden juga tidak menyukai kenyataan bahwa masih ada kemiskinan saat ini.
“Sebanyak 1,8 persen tidak suka pemerintahan ini karena menganggap pemeirntah tidak mampu mengatasi korupsi,” imbuh Qodari.
BACA JUGA: Menangis, Fuad Amin Minta Maaf ke Anak Istri
Selanjutnya, sebanyak 1,3 persen responden tidak menyukai pemerintahan ini karena masih ada penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran. Masing-masing 1,1 persen masyarakat mengatakan, pemerintahan ini tidak memiliki program kerja yang bagus dan sulitnya lapangan pekerjaan. Sedangkan 1 persen masyarakat tidak menyukai pemerintahan ini karena kurangnya perhatian untuk pendidikan.
“Sebanyak 0,9 persen masyarakat tidak suka karena saat ini lapangan kerja banyak dikuasai oleh tenaga kerja asing,” lanjutnya.
Di sisi lain, sebanyak 0,8 persen tidak menyukai pemerintah karena pembangunan kurang merata dan 0,7 persen responden menganggap tidak adanya ketegasan saat menghadapi masalah.
sedangkan 0,6 persen responden juga tidak menyukai pemerintah yang berganti-ganti kabinet dan 0,5 persen tidak setuju adanya oknum kepolisan yang masih melakukan pungli. Dari survei tersebut, yang menjawab di luar pertanyaan sebanyak 5,1 persen. Sedangkan yang tidak tahu dan tidak menjawab sebanyak 57,5 persen.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panwas Mulai Diteror, Bawaslu Langsung Lapor Kapolri
Redaktur : Tim Redaksi