jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan survei terkait mudik Lebaran 2020 di tengah wabah virus corona, di mata para kepala desa.
Kepala Pusat Data dan Informasi, Kemendes PDTT Ivanovich Agusta mengatakan, dari hasil survei mayoritas kades seluruh Indonesia tak setuju dengan mudik.
BACA JUGA: Kemendes PDTT Bentuk Relawan Desa Tanggap COVID-19
"Hasilnya, 89,75 kepala desa tidak setuju adanya mudik tahun ini karena mewabahnya COVID-19 di Indonesia,” ujar Ivanovich kepada wartawan, Selasa (14/4).
Ivanovich menjelaskan, survei ini melibatkan 3.931 kepala desa yang tersebar di 31 provinsi.
BACA JUGA: Ditjen PDT Kemendes Genjot Potensi Desa Wisata di Sumba
Periode survei dimulai sejak 10 hingga 12 April 2020.
"Populasi polling ini adalah desa dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Hasilnya 89,75 persen kepala desa tidak setuju mudik lebaran, sisanya setuju mudik,” urai Ivanovich.
BACA JUGA: Mendes PDTT Mengubah Prioritas Pemberian BLT Selama Wabah Corona
Ivanovich juga mengatakan, jumlah sampel desa per provinsi sesuai dengan proporsi jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) per 8 April 2020 yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sampel desa diambil secara acak di tiap provinsi dengan margin eror sekitar 1,31 persen.
"Mudik tentu saja hampir dilakukan seluruh wilayah di Indonesia, tetapi yang paling banyak dilakukan oleh warga dari desa-desa yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Ada aspek sosial budaya yang kuat terkait mudik ini," jelasnya.
Dari survei itu, alasan utama kepala desa menolak adanya mudik lantaran alasan kesehatan sebesar 88,38 persen, alasan sosial sebesar 45,51 persen dan alasan ekonomi sebesar 43,18 persen.
“Tentu ini perlu diketahui oleh warga yang di kota-kota agar tidak mudik lebaran 2020,” tandas Ivanovich. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan