jpnn.com, JAKARTA - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis jajak pendapat tentang minat publik atas sistem negara Islam. Merujuk survei LSI terhadap 1.200 orang, ternyata mayoritas responden tetap menginginkan Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila.
Peneliti LSI Adrian Sopa mengatakan, merujuk survei bertitel Menegaskan dan Memperbaharui Demokrasi Pancasila yang digelar pada 5-10 Mei ternyata hanya 8,7 persen responden yang menginginkan Indonesia mengadopsi sistem negara Islam seperti di Timur Tengah. Hal itu menarik karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
BACA JUGA: Nih, Hasil Survei LSI soal Pro Kontra Ahok
"Jadi hanya 8,7 persen yang menginginkan Indonesia mengadopsi negara Islam. Padahal 85 persen penduduk Indonesia muslim," ujar Adrian saat merilis saat merilis hasil survei di kantornya, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (19/5).
Hasil survei LSI juga memperlihatkan hanya 2,3 persen responden yang menginginkan Indonesia menganut sistem liberal seperti yang dipraktikkan di negara-negara barat. Kemungkinan kata liberal di belakang kata demokrasi punya konotasi negatif dalam kesadaran mayoritas responden.
BACA JUGA: Massa Orasi di Mabes Polri, Minta Ada Pelajaran PMP Lagi
"Mayoritas responden atau mencapai 74 persen menginginkan demokrasi Pancasila sebagai sistem negara dan parekat. Kata Pancasila di belakang demokrasi sepertinya sudah sedemikian mengakar dalam benak publik," tutur Adrian.
Meski demikian, mayoritas respondan tak mau praktik demokrasi Pancasila seperti era Orde Baru. Yakni demokrasi Pancasila yang menerapkan Dwi Fungsi TNI, menjadikan presiden sebagai mandataris MPR, hingga adanya fraksi utusan golongan.
BACA JUGA: Percayalah, HTI Bukan Berdakwah Tapi Mau Membubarkan NKRI
Merujuk survei LSI, hanya 13,9 persen yang menginginkan Indonesia kembali menganut sistem demokrasi Pancasila seperti pada era Orde Baru. Sedangkan mayoritas responden tak ingin Indonesia kembali ke pola demokrasi Pancasila era Orba.
“Ada 68,7 persen responden yang tidak menginginkan hal tersebut (demokrasi Pancasila model Orba, red). Sedangkan 17,4 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab," ujar Adrian.
LSI pun menyampaikan rekomendasi. Usulan LSI adalah agar demokrasi Pancasila menyerap aneka unsur demokrasi modern dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang disahkan oleh PBB.
"Pemerintah juga harus lebih ekstra dan tegas menjaga keberagaman dan persatuan, perlu undang-undang perlindungan umat beragama dan Pancasila sebagai perekat perlu ditopang oleh agama Islam dan agama-agama lainnya yang diakui di Indonesia," ucap Adrian.
Survei digelar pada 5-10 Mei dengan menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error dalam survei itu lebih kurang 2,9 persen.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sambut Harkitnas, YKI Gelar Diskusi Membendung Radikalisme
Redaktur & Reporter : Ken Girsang