jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengingatkan Suryo Utomo untuk bekerja lebih keras merealisasikan target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah.
Menurut anak buah Prabowo Subianto di Geridra itu, tugas utama Suryo sebagai direktur jenderal pajak yang dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 1 November 2019 tersebut tidak semudah membalikkan tapak tangan.
BACA JUGA: Kursi Dirjen Pajak Harus Diisi Sosok Profesional
Heri mengatakan, dalam satu dekade terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten gagal mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya. Meski dirjen Pajak beberapa kali berganti, target penerimaan pajak secara konsisten gagal tercapai atau shortfall.
Tahun ini, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp1.577,56 triliun atau 64,1 persen dari APBN Rp2.461,1 triliun. Diperkirakan shortfall pajak 2019 tidak akan kurang dari Rp160 triliun, sehingga menyebabkan defisit anggaran di mana akhirnya defisit itu harus ditutupi utang.
BACA JUGA: Kabar Gembira Bukan Hanya untuk PNS
"Utang telah menjadikan negara ini tidak berdaulat secara ekonomi, tentunya setiap kebijakan ekonomi pemerintah tak lepas dari kontrol asing sebagai donatur," ucap Heri dalam keterangan yang diterima JPNN, Selasa (5/11).
Tahun ini pun, katanya, target penerimaan pajak pasti meleset. Terkait pajak, bukan lagi berbicara atau memprediksi tercapai atau tidak tercapai target penerimaan, tetapi yang terjadi memprediksi berapa nilai shortfall pajaknya.
"Selama lima tahun terakhir (periode pertama Jokowi), realisasi penerimaan pajak selalu meleset dari target," kata Heri.
Pada 2014, realisasi pajak tercatat 91,85 persen dari target. Tahun 2015 realisasinya turun menjadi 81,9 persen. Lalu, 2016 sebesar 81,6 persen, dan 2017 sebesar 89,68 persen, serta 2018 sebesar 92,41 persen dari target.
Oleh karena itu, Suryo Utomo dengan kompetensi, keahlian dan integritas yang dimilikinya diharapkan bisa menjawab tantangan dan harapan untuk memenuhi target penerimaan negara dari sektor pajak. Tentunya, dengan tetap menjaga momentum penerimaan negara namun tidak boleh merusak iklim bisnis dan investasi.
"Tentunya ini merupakan suatu kombinasi tujuan yang berat dan tidak mudah di tengah tren perlambatan penerimaan pajak sebagai dampak situasi ekonomi global," sambung ketua DPP Gerindra itu.
Untuk mengantisipasi potensi shortfall APBN yang semakin dalam, Heri menyarankan sebaiknya pemerintah melakukan pendekatan profiling. Misalnya, fokus menargetkan sektor mana saja yang belum masuk dalam daftar penerimaan pajak.
Secara spesifik, dirjen pajak harus terus mendorong program ekstensifikasi agar bisa menyerap pajak dari pengusaha yang belum teridentifikasi atau tidak patuh pajak. Kemudian, masalah basis pajak yang relatif masih kurang, perlu diperluas lagi.
Pihaknya mendukung extra effort yang lebih bersifat ekstensifikasi yang belum tercatat dalam sistem, yang belum punya NPWP, yang tidak patuh. Extra effort dapat dilakukan tanpa mengganggu iklim usaha. Kemudian, yang tidak kalah penting, secara internal harus berani membenahi praktik pajak yang belum ideal.
Heri meminta Suryo mampu menyusun suatu kebijakan yang inovatif, tidak melulu dengan cara meningkatkan tarif pajak atau mengejar wajib pajak yang itu-itu saja. Pajak harus bisa menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong laju perekonomian. Karena selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita masih terjebak di kisaran lima persen.
"Target penerimaan pajak yang kerap meleset akan berbahaya bagi Indonesia lantaran akan bergantung terhadap utang, sehingga utang terus membengkak, shortfall yang menahun ini bukan salah DJP semata, namun juga karena pemerintah tidak rasional dalam mematok target penerimaan pajak," tambah Heri. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam