jpnn.com - JAKARTA - Lembaga survei Cyrus Network menyimpulkan hanya ada empat orang menteri yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat.
Mereka ialah Menteri Kelautan dan Perikanan Pudji Astuti, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan.
BACA JUGA: Kaki Gajah Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara
Dari empat menteri tersebut Puan menjadi menteri yang paling diragukan kinerjanya. Menurut Hasan ada 22 persen responden yang mengaku memperhatikan kinerja Puan. Dari jumlah itu sebanyak 12 persen menilai Puan tidak memiliki kinerja menjanjikan.
"Namun sayangnya 12 persen diantaranya menilai Puan Maharani sebagai menteri yang tidak memiliki kinerja menjanjikan," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi saat memaparkan hasil survei Cyrus Network tentang approval rating terhadap pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Minggu, (21/12).
BACA JUGA: Kelola Duit Rp 65 T, BPKH Butuh Pengawasan Ekstra
Susi Pudjiastuti menjadi menteri yang paling banyak mendapat perhatian tertinggi masyarakat. Hasan mengatakan ada 35 persen responden yang menilai kinerja Susi bisa memberi harapan. Hanya enam responden yang meragukan kinerja Susi. "Padahal namanya baru dikenal menjelang pelantikan sebagai menteri," ujar Hasan.
"Menteri lainnya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan. Keduanya mendapatkan apresiasi positif," katanya.
BACA JUGA: Pengganti Jenderal Sutarman Harus Bertekad Berantas Separatis
Secara umum masyarakat menilai Kabinet Kerja Jokowi sebagai kabinet yang biasa saja. Hasan mengatakan masyarakat yang menilai kabinet kerja sebagai kabinet yang bagus dan kompenten kurang dari 50 persen. Namun yang menganggapnya buruk hanya 8,5 persen. Lebih dari 40 persen responden cederung netral dalam menilai kabinet kerja Jokowi.
Sementara, anggota DPR dari Golkar, M. Misbakhun mendesak agar Presiden Jokowi untuk segera mereshuffle menteri-menterinya yang tidak bisa bekerja dengan baik dan tak mampu memenuhi harapan publik, terus disuarakan oleh partai Golkar. Sebagai partai di luar pemerintahan, partai beringin ini juga tidak ingin ada di dalam meski ada celah pergantian.
"Jokowi harus berani mengganti (reshuffle) para menterinya yang tidak mampu memenuhi harapan publik. Para menteri merepresentasikan kinerja yang sejalan dengan nama kabinet. Karena ini adalah Kabinet Kerja," kata Misbakhun.
Menurut Misbakhun, Para menteri Jokowi dinilai belum menunjukan kinerja yang membanggakan. Orientasi kerja mereka masih terbatas pada pencitraan di depan publik. Misbakhun mengatakan hal ini terlihat dari banyaknya menteri yang blusukan tanpa konsep kerja jelas.
"Coba perhatikan saat menteri pertama diangkat, pencitraan luar biasa. Hampir semua lakukan blusukan dengan berbagai dalih, malah sampai ada dua meteri dalam satu wilayah," ujarnya.
Karena itu, dirinya mendesak Jokowi harus mulai fokus mengawasi kinerja para menterinya. Jokowi tidak perlu lagi melakukan blusukan sebagaimana yang dia lakukan saat masih menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
"Tugas berikutnya presiden adalah mengontrol kinerja para pembantu presiden. Karena publik melihat apa yang dilakukan para menteri tertentu," katanya. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Akan Terus Melawan
Redaktur : Tim Redaksi