JAKARTA--Target swasembada sapi yang dicanangkan Kementerian Pertanian pada 2014 sulit tercapai. Dengan melihat kondisi saat ini, menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan swasembada sapi baru bisa tercapai lima tahun ke depan.
"Tak mungkin tahun depan bisa swasembada daging sapi. Jadi impor masih akan panjang lima tahun lagi," ucapnya saat membuka diskusi Carut Marut Impor dan Masa Depan Swasembada Daging di Hotel Grand Hyat, Jakarta, Rabu (6/3).
Saat ini pihaknya memiliki satu program yang bisa meningkatkan perkembangbiakan sapi. Program itu sudah dimulai sejak tahun lalu. Program itu tercetus saat mengetahui hasil riset yang memghasilkan daun sawit bisa dijadikan pakan sapi. Dengan melihat potensi yang dimiliki PT Perkebunan Negara (PTPN), Kementrian BUMN mewajibkan BUMN beternak sapi.
"Saya pikir masalah utamanya produksi sapi adalah pakan sapi yang mahal. Jadi saya bikin program itu karena PTPN bisa memberi pakan ternak gratis. Tapi setelah berjalan ternyata, kendala utamanya bukan pakan tapi mencari anak sapi," terangnya. "
Dahlan pun kemudian menugaskan PTPN untuk menyerap 100 ribu anak sapi per tahun, tapi yang didapat hanya 20 ribu anak sapi. Dahlan meambahkan, saat ini peternak kurang termotifasi untuk memproduksi anak sapi. Sebab untuk membiayai pengembangbiakan biayanya mencapai Rp 9 juta. Sedangkan harga jual yang biasa diterima peternak Rp 5 juta.
Pada kesempatan yang sama, hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismet Hasan Putro. Ia mengungkapkan sejak mengemban tugas dari Menteri BUMN pada Mei "2012 lalu pihaknya telah mengembangkan bisnis peternakan sapi dan rumah pemotongan hewan.
Saat ini, lanjutnya, di empat perkebunan, RNI memiliki bisnis sampingan beternak sapi. Misalkan saja di Sumatra, kapasitas peternakan RNI mencapai 3 ribu ekor sapi. Tapi sayangnya utilisasi kandang tersebut masih belum maksimal. "Saya sudah mengunjungi lima daerah untuk membeli pedhet (Anak Sapi, Red). Tapi susahnya setengah mati," terangnya.
Untuk mengatasi hal itu, sebelumnya ia meminta jatah impor. Namun yang ia minta bukanlah daging sapi impor tapi sapi bakalan. Nantinya sapi itu bakal digemukkan dan dikembangkan. Dengan demikian bisa membantu mencapai swasembada sapi.
Menurut Ismet, impor sapi bakalan itu bisa dilakukan dengan sistem pemberian kuota seperti Bulog yang diberi kuasa impor beras. Laba dari impor beras itu bakal dikembalikan untuk modal memacu produktifitas dalam negeri. "Kami tidak meminta muluk-muluk hanya ingin membantu. Tapi ternyata rencana itu ditolak oleh Kementan," ungkapnya. (uma/kim)
"Tak mungkin tahun depan bisa swasembada daging sapi. Jadi impor masih akan panjang lima tahun lagi," ucapnya saat membuka diskusi Carut Marut Impor dan Masa Depan Swasembada Daging di Hotel Grand Hyat, Jakarta, Rabu (6/3).
Saat ini pihaknya memiliki satu program yang bisa meningkatkan perkembangbiakan sapi. Program itu sudah dimulai sejak tahun lalu. Program itu tercetus saat mengetahui hasil riset yang memghasilkan daun sawit bisa dijadikan pakan sapi. Dengan melihat potensi yang dimiliki PT Perkebunan Negara (PTPN), Kementrian BUMN mewajibkan BUMN beternak sapi.
"Saya pikir masalah utamanya produksi sapi adalah pakan sapi yang mahal. Jadi saya bikin program itu karena PTPN bisa memberi pakan ternak gratis. Tapi setelah berjalan ternyata, kendala utamanya bukan pakan tapi mencari anak sapi," terangnya. "
Dahlan pun kemudian menugaskan PTPN untuk menyerap 100 ribu anak sapi per tahun, tapi yang didapat hanya 20 ribu anak sapi. Dahlan meambahkan, saat ini peternak kurang termotifasi untuk memproduksi anak sapi. Sebab untuk membiayai pengembangbiakan biayanya mencapai Rp 9 juta. Sedangkan harga jual yang biasa diterima peternak Rp 5 juta.
Pada kesempatan yang sama, hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismet Hasan Putro. Ia mengungkapkan sejak mengemban tugas dari Menteri BUMN pada Mei "2012 lalu pihaknya telah mengembangkan bisnis peternakan sapi dan rumah pemotongan hewan.
Saat ini, lanjutnya, di empat perkebunan, RNI memiliki bisnis sampingan beternak sapi. Misalkan saja di Sumatra, kapasitas peternakan RNI mencapai 3 ribu ekor sapi. Tapi sayangnya utilisasi kandang tersebut masih belum maksimal. "Saya sudah mengunjungi lima daerah untuk membeli pedhet (Anak Sapi, Red). Tapi susahnya setengah mati," terangnya.
Untuk mengatasi hal itu, sebelumnya ia meminta jatah impor. Namun yang ia minta bukanlah daging sapi impor tapi sapi bakalan. Nantinya sapi itu bakal digemukkan dan dikembangkan. Dengan demikian bisa membantu mencapai swasembada sapi.
Menurut Ismet, impor sapi bakalan itu bisa dilakukan dengan sistem pemberian kuota seperti Bulog yang diberi kuasa impor beras. Laba dari impor beras itu bakal dikembalikan untuk modal memacu produktifitas dalam negeri. "Kami tidak meminta muluk-muluk hanya ingin membantu. Tapi ternyata rencana itu ditolak oleh Kementan," ungkapnya. (uma/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hutama Karya Ditunjuk Garap Tol Trans Sumatra
Redaktur : Tim Redaksi