JAKARTA - Pihak swasta meraup keuntungan besar dari pengelolaan layanan air perpipaan Jakarta sejak 1997, saat Suez Environment dan Thames Water mendapatkan separuh perpipaan Jakarta untuk dikelola melalui kontrak dengan PAM Jaya.
Saat ini air bersih untuk bagian barat Jakarta dikelola PT. Palyja yang dimiliki oleh Suez Environnment dan Astratel. Sedang sebelah timur dikelola PT Aetra milik Acuatico. Seberapa besar keuntungan yang mereka terima?
"Laporan Keuangan Palyja 2011 secara jelas menunjukkan laba Palyja tahun itu Rp 230 miliar dan PT Aetra Rp 158 miliar," kata Tama S Langkun, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), Selasa (4/6) di kantor ICW Jakarta.
Di sisi lain, lanjut Tama, PAM Jaya selaku pengawas justru terus merugi karena mendapat tambahan utang yang timbul akibat kerjasama tersebut.
Hal itu karena operator swasta dibayar dengan imbalan yang nilainya disesuaikan setiap enam bulan. Sementara tarif pelanggan tidak bisa naik tiap enam bulan.
Dikatakan Tama, tingkat keuntungan yang dipatok swasta memang tinggi, yakni 22 persen, jauh di atas Peraturan Menteri Dalam Negeri yang hanya membolehkan keuntungan wajar perusahaan air minum sebesar 10 persen.
"BPKP dan Universitas Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan rekomendasi patokan maksimal keuntungan sekitar 14 persen, tapi pihak swasta ngotot pada angka 22 persen," jelasnya. (fat/jpnn)
Saat ini air bersih untuk bagian barat Jakarta dikelola PT. Palyja yang dimiliki oleh Suez Environnment dan Astratel. Sedang sebelah timur dikelola PT Aetra milik Acuatico. Seberapa besar keuntungan yang mereka terima?
"Laporan Keuangan Palyja 2011 secara jelas menunjukkan laba Palyja tahun itu Rp 230 miliar dan PT Aetra Rp 158 miliar," kata Tama S Langkun, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), Selasa (4/6) di kantor ICW Jakarta.
Di sisi lain, lanjut Tama, PAM Jaya selaku pengawas justru terus merugi karena mendapat tambahan utang yang timbul akibat kerjasama tersebut.
Hal itu karena operator swasta dibayar dengan imbalan yang nilainya disesuaikan setiap enam bulan. Sementara tarif pelanggan tidak bisa naik tiap enam bulan.
Dikatakan Tama, tingkat keuntungan yang dipatok swasta memang tinggi, yakni 22 persen, jauh di atas Peraturan Menteri Dalam Negeri yang hanya membolehkan keuntungan wajar perusahaan air minum sebesar 10 persen.
"BPKP dan Universitas Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan rekomendasi patokan maksimal keuntungan sekitar 14 persen, tapi pihak swasta ngotot pada angka 22 persen," jelasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ambil Alih Palyja, Jokowi Siap Paksa Pemegang Saham
Redaktur : Tim Redaksi