jpnn.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berulang tahun yang ke-17 pada Jumat ini (6/12/2024). Berawal dari sebuah unit kerja yang dipimpin pejabat eselon II di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), LKPP kini menjadi lembaga penting yang bertugas merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa, termasuk yang beranggaran jumbo, di pemerintahan.
"Ulang tahun yang ke-17, ibaratnya kami sudah sweet seventeen,” ujar Pelaksana harian (Plh) Kepala LKPP Iwan Herniwan dalam perbincangan dengan media beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Ulah Gus Miftah Hina Penjual Es Teh Jadi Omongan PM Malaysia, Duh
Iwan menjelaskan LKPP mengusung misi mewujudkan integritas dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu cara mewujudkannya ialah dengan data raya atau big data.
"Data pengadaan lengkap. Tender, purchasing, penunjukan, tender cepat, ada datanya di kami,” tutur Iwan.
BACA JUGA: Pilkada Kampar 2024: Yuyun-Edwin Menggugat ke MK
Sekretaris Utama (Sestama) LKPP itu menambahkan lembaganya telah melewati berbagai dinamika selama lebih dari dua windu. Payung hukum pembentukannya ialah Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang LKPP.
Namun, lembaga yang berperan penting dalam proses pengadaan barang/jasa dan pemerintah itu justru tidak memiliki dana berlimpah. Pada 2024, anggaran untuk LKPP dipatok sebesar Rp 166,7 miliar.
BACA JUGA: Sarankan Gus Miftah Berhenti Dagang Agama, Akbar Faizal: Cobalah Jualan Es Teh Keliling
"LKPP merupakan lembaga dengan anggaran ranking enam terendah," tuturnya.
Menurut Iwan, LKPP tidak hanya berupaya mewujudkan integritas, tetapi juga akuntabilitas. Data raya LKPP pun menjadi hal penting.
"Kekayaan data LKPP perlu dijaga dengan baik," imbuh Iwan.
Saat ini, LKPP juga memiliki peran dalam Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Iwan memerinci ada lima peran LKPP dalam program bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah itu.
Peran pertama LKPP ialah pendampingan penyusunan petunjuk teknis tata kelola pengadaan pada program makan bergizi gratis. Kedua, menyediakan advokasi pengadaan.
Ketiga, peran LKPP ialah berkolaborasi dalam pengembangan kompetensi bidang pengadaan barang dan jasa bagi pegawai di Badan Gizi Nasional maupun kementerian/lembaga (K/L) terkait.
Keempat, memberikan pelatihan atau coaching clinic tentang pendaftaran badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penyedia katalog.
"Kelima, mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis," kata Iwan.
Pejabat asal Tasikmalaya, Jawa Barat, itu menyatakan LKPP ingin pengadaan barang dan jasa dalam Program Makan Bergizi Gratis berjalan baik.
"Pengadaan berjalan penuh integritas dan akuntabilitas," katanya.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai LKPP sebagai mitra kerjanya memiliki peran sangat penting dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Legislator Partai Golkar itu menyebut kiprah LKPP selama 17 tahun ini berperan besar dalam menjaga integritas dan akuntabilitas penggunaan dana APBN.
"Penggunaan uang negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun pemda harus berintegritas dan penuh akuntabilitas. LKPP punya peran penting dalam mewujudkan hal itu," ujar Misbakhun.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menambahkan keberadaan LKPP juga meminimalkan patgulipat pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Misbakhun menjelaskan LKPP merupakan lembaga yang menetapkan standar bagi para calon pemasok barang dan jasa di pemerintah pusat maupun pemda.
"Dengan adanya LKPP ini semua memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,” katanya.(*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam