JAKARTA -- Syarat pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang ingin pisah dari Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), harus dilengkapi agar bisa segera ditindaklanjuti di DPR.
Secara politis, Komisi II DPR mendukung pemekaran PKR karena dipandang bisa untuk memercepat pembangunan ekonomi di wilayah provinsi yang rencananya beribukota di Sintang itu. "Syarat itu memang harus dilengkapi lagi," tegas Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap, menjawab JPNN, Jumat (13/1), di Jakarta.
Seperti diketahui, Forum Komunikasi Kepala Desa Kalbar yang mewakili ratusan desa di 12 kabupaten dan dua kota, menyampaikan aspirasi ke Komisi II DPR RI, Senin (3/10), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Mereka mendesak agar pemekaran segera diwujudkan.
Provinsi pemekaran ini rencananya mencakup Kabupaten Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi dan Kapuas Hulu. Ibu kotanya rencana berada di Sintang. Aspirasi itu disambut baik Komisi II DPR RI.
Koordinator Forum Kades Kalbar, Erwin Surya Negara, menegaskan Kalbar harus dimekarkan menjadi dua dengan mendirikan Provinsi Kapuas Raya, untuk mengatasi keterpurukan pembangunan di wilayah timur. Katanya, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan serta infrastruktur banyak yang masih jauh tertinggal. “Maka dari itu kawan-kawan menyampaikan aspirasi di sini,” tegas Erwin yang juga Kades Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, itu.
Chairuman mengungkapkan, setelah Komisi II meneliti persyaratan untuk pemekaran yang disampaikan, ternyata masih ada kekurangan yang harus dilengkapi. Hal itu sesuai persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang menggantikan PP Nomor 129 tahun 2000. Persyaratan di PP Nomor 78 tahun 2007 bisa dikatakan lebih ketat.
Dijelaskannya, persyaratan yang harus dilengkapi itu antara lain persetujuan Gubernur, terkait aset kantor, jaminan untuk pindah dan lainnya. "Karena setelah kita teliti kemarin masih ada kekurangan persyaratan sesuai dengan persyaratan yang baru dalam PP 78. Yang kita harapkan, mereka akan segera melengkapi," kata politisi Partai Golkar itu.
Pria asal Tapanuli Selatan itu menegaskan, bahwa secara politis Komisi II mendukung pemekaran PKR. "Karena itu memang garda terdepan perbatasan Indonesia-Malaysia, di Kalimantan," tegasnya. Apalagi, lanjut dia, ekonomi Malaysia di kawasan perbatasan sudah sangat maju. Sedangkan di Indonesia, khususnya di Kalbar masih kurang maju. "Maka perlu percepatan peningkatan kelompok ekonomi disana," katanya lagi.
Makanya, Chairuman mengungkapkan, pembentukan Provinsi Kapuas Raya merupakan aspirasi yang sangat perlu untuk didukung. "Wilayah perbatasan kita ini, tidak ada menunjukkan kemajuan ekonomi untuk rakyat. Sungguh sangat tepat jika untuk kita mekarkan menjadi provinsi baru," tegas Chairuman. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Citarum Dicemari Limbah Manusia
Redaktur : Tim Redaksi